Didesak Mundur, Ini Jawaban Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politikus Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya anggota Komisi Hukum, menilai Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo gagal memimpin Polri selama 1,5 tahun. Penilaian sama dilontarkan lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Imparsial.

Mereka meminta  Presiden agar mengganti Kapolri. Desakan itu muncul setelah rentetan kerusuhan atau bentrokan di sejumlah daerah selama kepemimpinannya, seperti di Temanggung, Cikeusik, Mesuji, dan Bima. Kultur kekerasan dan sifat militeristik dinilai menguat di institusi Kepolisian.

Apa tanggapan Timur atas desakan dirinya diganti? Kapolri mengklaim telah bekerja optimal selama ini. "Hal-hal yang jadi harapan masyarakat, kami akan realisasikan, baik di jajaran markas besar sampai jajaran wilayah. Itu kami jadikan cambuk untuk pelayanan masyarakat lebih baik lagi," kata Kapolri, seusai rilis akhir tahun 2011 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

"Penilaian Anda gagal?" tanya wartawan.

Kapolri menjawab, "Terima kasih yah, terima kasih."

Dalam rilis, Kapolri mengklaim tidak ada pelanggaran prosedur dalam peristiwa pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat. Mengenai berbagai kerusuhan sebelumnya, kata Kapolri, hal itu karena konflik sosial.

"Masalah polisi datang terlambat (ke lokasi) bisa diproses. Terlalu cepat datang kita salah, terlalu lambat datang ada yang meninggal dunia. Harus tepat," kata Kapolri.