Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akui Korupsi dan Birokrasi Hambat Ekonomi

Kompas.com - 23/12/2011, 11:01 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui,  kerumitan birokrasi dan korupsi masih menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pengantar sebelum memimpin rapat kerja pemerintah yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu II serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution di Istana Bogor, Jumat (23/12/2011).

Presiden Yudhoyono menyebutkan, salah satu masalah lain yang masih menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia adalah persoalan infrastruktur.

"Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, terutama awal krisis dulu atau pun tahun-tahun setelah krisis. Tetapi, sekarang ternyata birokrasi yang dianggap menjadi penghalang. Kedua infrastruktur, dan ketiga korupsi," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, birokrasi yang masih menghambat tidak hanya di pusat tetapi juga menyebar di banyak daerah.

"Birokrasi ini kompleks tetapi tidak ada alasan apa pun untuk kita tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan yang fundamental," kata Presiden.

Birokrasi, lanjut dia, tidak hanya bisa diperbaiki dengan rencana aksi dan sebenarnya tidak identik dengan remunerasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa kementerian dan instansi negara.

"Yang kita lihat output-nya, berubah atau tidak," ujarnya.

Berhentikan pejabat

Presiden juga mengingatkan aparat pemerintah yang tidak mau melakukan perbaikan dan justru menghalang-halangi upaya reformasi birokrasi. Mereka, lanjut Presiden, harus siap untuk diberhentikan dari jabatannya karena menghalangi proses perbaikan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau memang sungguh menjadi penghalang mereka yang tidak mau dan tidak berubah harus kita ikhlaskan tidak bersama-sama menjalankan tugas karena mengganggu segalanya," katanya.

Presiden, dalam rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama 2011, menyatakan optimismenya jika masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur dapat diatasi, maka investasi bisa ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com