Pukat UGM: Koruptor di Yogyakarta Dianggap Hero

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM mengungkapkan kasus korupsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi semacam kearifan lokal karena masyarakat justru membela orang yang melakukan korupsi. Hal ini diungkapkan aktivis Pukat FH UGM, Danang Kurniadi dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun Kasus Korupsi" di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

"Korupsi di Yogyakarta dianggap sebagai kearifan lokal. Yogyakarta memang istinewa sehingga korupsi pun dianggap arif selama orang-orang terdekatnya sama-sama mendapat keuntungan dan masyarakat ikut terima juga keuntungannya. Koruptornya justru dianggap hero," ujar Danang.

Ia mencontohkan kasus korupsi dana penanggulangan gempa di Bantul yang telah terjadi beberapa tahun silam dan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor. Saat itu, salah satu kepala desa yang menjadi terdakwa di dalam persidangan kasus korupsi itu justru mendapat pembelaan dari masyarakat. Namun, Danang enggan menyebut nama orang tersebut, termasuk kedekatannya dengan pejabat ternama di Kota Gudeg itu. Danang menyayangkan sikap masyarakat yang permisif terhadap kasus korupsi tersebut.

"Korupsi dana kasus gempa di Bantul, Salah satu pelakunya adalah seorang kepala desa. Selama beberapa persidangan di Tipikor Yogyakarta, diberikan pengerahan massa yang luar biasa. Entah di-setting atau apa, tapi yang pasti masyarakat mengganggapnya sebagai pahlawan," tuturnya.

"Untuk masyarakat sendiri, kita (Pukat FH UGM) sempat dianggap sebagai kelompok pengganggu jadi menurut mereka selama semua menerima bagian sudah lah jangan diganggu diusik-usik," sambung Danang.

Kasus-kasus korupsi dana gempa di Bantul ini memang telah diselesaikan dalam sidang Tipikor di Yogyakarta. Tetapi, lanjut Danang, korupsi dana itu terindikasi dilakukan secara struktural bukan hanya oleh kepala desa. Oleh karena itu, seharusnya diusut hingga ke orang yang memberi instruksi dalam alokasi dana bantuan gempa tersebut.

"Ada indikasi kuat bahwa ini sangat terstruktur karena ada instruksi bupati. Yang kita dorong justru ini jangan berhenti sampai di sini. Bupati harus terus di usut," katanya.

Danang berharap daerah lain di luar Yogyakarta tidak terinspirasi oleh kasus "kearifan lokal" di Yogyakarta. "Semoga kasus-kasus ini bisa jadi studi kasus untuk wilayah lain, agar, korupsi tidak dianggap sebagai kearifan lokal," pungkas Danang.