Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah 'Bekingi' Perusahaan Sawit

Kompas.com - 16/12/2011, 15:13 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan keberadaan anggota kepolisian dalam peristiwa Mesuji baik di Sumatera Selatan maupun Lampung karena kepolisian bermaksud melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi konflik yang meluas.

Ia membantah ada keberpihakan kepolisian terhadap perusahaan pemilik perkebunan sawit di dua daerah tersebut. "Keberadaan polisi di dalam satu lokasi itu pasti ada hal-hal yang harus dilakukan seperti langkah-langkah preventif oleh kepolisian. Jadi tidak ada yang namanya kita berpihak kepada salah satu pihak," ujar Timur di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

"Justru di situ, kalau ada permasalahan di masyarakat, polisi bisa mencegah untuk tidak terjadi pelanggaran hukum," sambungnya.

Timur mengungkapkan, jika masyarakat merasa ada yang dirugikan dengan keberadaan polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang, pihaknya tak akan segan-segan memberikan sanksi disiplin pada anggota yang bersalah. "Kalau memang dalam hal ini polisi yang melakukan langkah-langkah pencegahan tadi melakukan pelanggaran hukum, ya kita proses secara hukum. Begitu juga kalau masyarakat melanggar, ya diproses juga," tegasnya.

Kepolisian, kata Kapolri, akan melakukan evaluasi terkait pengamanan di perkebunan kelapa sawit, jika memang ada anggota yang melakukan tindakan melanggar hukum. "Evaluasi kita lakukan terus menerus. Apalagi dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dari sisi preventif. Sekali lagi kita netral. Kita jamin kalau ada anggota kita yang seperti itu, ya kita proses dan kita luruskan," kata Kapolri.

Seperti yang diberitakan, warga Lampung yang mengadukan peristiwa di Kabupaten Mesuji ke Komisi III DPR RI, membawa potongan beberapa video di mana terdapat gambar pria bersenjata laras panjang yang diduga oknum kepolisian yang dikabarkan turut andil dalam peristiwa pembantaian dan pembunuhan di dua wilayah yaitu di Sumsel dan Lampung.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh kepolisian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyebutkan peristiwa pembantaian di video itu adalah bentrokan yang terjadi antara petugas keamanan perkebunan dan warga kampung.

Ia menyatakan, kepolisian mendatangi tempat bentrokan itu untuk melakukan pengamanan dan mencegah meluasnya konflik bukan untuk melibatkan diri dalam aksi kekerasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com