Demokrat: Perpanjangan Hanya untuk Politisasi Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi yang menginginkan agar masa kerja Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat diperpanjang dinilai ingin terus memolitisasi kasus Bank Century. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Pernyataannya menanggapi agenda laporan hasil kerja Timwas Century dalam rapat paripurna di DPR, hari ini. Agenda lainnya, akan diambik keputusan apakah masa kerja tim akan diperpanjang atau tidak. Timwas Century sendiri berakhir masa tugasnya pada Desember 2011.

Benny mengatakan, Fraksi Partai Demokrat akan menolak perpanjangan masa kerja Timwas. Pasalnya, kata dia, tugas Timwas untuk mengawasi rekomendasi Panitia Khusus Bank Century sudah selesai. Salah satu tugas yakni mengawasi proses hukum di lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Setelah dilakukan pengawasan sekian tahun, ternyata KPK sampai saat ini tidak menemukan bukti hukum minimum untuk memproses kasus ini lebih lanjut. Oleh sebab itu, saya minta hentikan (Timwas), tak perlu lagi dilanjutkan," kata Benny.

Ia mengungkapkan, pembentukan Timwas bukan untuk mengintervensi lembaga penegak hukum. Apalagi, kata dia, memaksa KPK menetapkan tersangka tokoh-tokoh tertentu terkait kasus Century.

"Fraksi-fraksi yang saat ini ingin tetap pertahankan Timwas jelas sekali ingin tetap memanfaatkan kasus Century sebagai instrumen politik dan hendak menjadikan politik sebagai panglima. Kita sudah masuk fase lembaga penegak hukum yang dapat memutuskan apakah terjadi korupsi atau tidak, bukan lembaga politik," ujar Benny.

Menurutnya, salah satu instrumen yang dinilainya dimanfaatkan untuk dipolitisasi adalah hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan mengenai aliran dana Bank Century. Hasil audit itu baru akan diserahkan BPK ke DPR pada 23 Desember 2011 .

"Mereka mau membangun prasangka publik seolah-olah ada masalah dengan Bank Century," kata Ketua Komisi III itu.