Pimpinan KPK Mengaku Diintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku mendapat intervensi selama empat tahun menjabat. Intervensi itu berasal dari berbagai pihak, seperti eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat. "Intervensi itu ada, tapi kami tidak mau ladenin, termasuk dari massa juga, dari mana-mana, legislatif ada, eksekutif ada, kelompoknya kena, ya sudah," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, di sela-sela penyampaian laporan pertanggungjawaban di Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Namun, Bibit enggan menjelaskan lebih jauh soal pihak yang disebutnya mengintervensi kerja KPK itu. "Saya sering matikan HP (handphone), tidak mau dengerin orang demo, kami tidak ladenin. Kita proses saja. Contohnya? Saya enggak mau beri contoh," tutur Bibit.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK lainnya, M Jasin. Menurut Jasin, intervensi tidak hanya didapat jajaran pimpinan KPK, tetapi juga jajaran di bawah pimpinan, seperti para penyidik. "Jajaran penyidik yang menangani kasus-kasus juga. Oleh karena itu, kami selalu mengembangkan organisasi profesional, awasi satu sama lain," ujarnya.

Jika ada penyidik yang diketahui mudah dipengaruhi pihak berkepentingan, lanjutnya, pengawasan internal KPK akan memeriksa penyidik tersebut. "Jangan sampai dipengaruhi pihak mana pun juga," ucap Jasin.

Pimpinan KPK periode ini yang terdiri dari Busyro Muqoddas, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin, dan Haryono Umar akan berakhir masa tugasnya pada 16 Desember. Berikutnya, KPK akan dipimpin Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain.