Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Diminta Kaji Ulang soal Remisi

Kompas.com - 14/12/2011, 16:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memberi kesempatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk meninjau kembali kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba.

Seluruh fraksi, kecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang anggotanya tak hadir, sepakat agar Amir sudah menyampaikan hasil evaluasi pada masa sidang berikutnya Januari 2012.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Amir dan jajarannya dengan Komisi III di Komplek DPR, Rabu (14/12/2011). Rapat kerja kali ini adalah lanjutan dari rapat pekan lalu yang tak menemui titik temu perihal kebijakan yang merugikan koruptor, teroris, dan napi yang terlibat narkoba.

Dari delapan fraksi, empat diantaranya meminta agar Amir langsung mencabut kebijakan itu. Empat fraksi yang menolak kebijakan pemerintah itu tiga diantaranya tergabung dalam partai koalisi yakni PKS, PPP, dan Golkar. Satu lagi partai oposisi yakni PDI-P.

"Kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu PPP mendesak Menkumham mencabut dan membatalkan kebijakan itu," kata Ahmad Yani, politisi PPP.

Adapun empat fraksi yang memberi waktu Amir untuk mengevaluasi yakni Partai Hanura, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Seperti diberitakan, para anggota Komisi III menilai kebijakan itu diambil tanpa melewati prosedur. Awalnya, ada Surat Keputusan Menkumham sebelumnya, Patrialis Akbar, tertanggal 23 Oktober yang berisi pemberian remisi untuk 102 terpidana korupsi.

Namun, menurut para anggota dewan, keputusan itu dibatalkan hanya atas dasar perintah lisan Wakil Menkumham Denny Indrayana. SK yang membatalkan SK Patrialis baru diterbitkan pada 16 November 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com