PDI-P Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan menyatakan diri berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh, pekerja formal dan informal dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, dalam Rapat Kerja Nasional, Senin (12/12/2011) malam, PDI-P menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Revisi undang-undang tersebut diajukan pemerintah.

"Kami menolak revisi Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebaliknya, kami menginisiasi lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah serta Undang-Undang tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan," tutur anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, kepada Kompas, Senin malam.

Menurut Rieke, PDI-P juga mendesak kader partai di mana pun—di legislatif pusat maupun di daerah, juga eksekutif di pusat dan daerah—untuk menetapkan upah layak di tingkat kota/kabupaten dan provinsi yang sesuai dengan tuntutan hidup layak dan sesungguhnya.

"PDI-P juga memperjuangkan arah politik terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) yang lebih tertuju pada perlindungan, dan bukan bisnis jual beli TKI melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan perjuangan lahirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga beserta implementasinya," papar Rieke.

Rieke mengatakan, terkait hal itu, Kelompok Komisi IX Fraksi PDI-P di DPR, Minggu (11/12/2011), juga telah merekomendasikan kepada Rakernas PDI-P agar ada sebuah instruksi bagi semua kader partai untuk menjadi bagian dari advokasi kasus dan advokasi kebijakan bagi buruh dan TKI.