Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Konspirasi Ekonomi dalam Kasus Nunun

Kompas.com - 12/12/2011, 16:11 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Hairuman Harahap menilai kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan Nunun Nurbaeti adalah konspirasi ekonomi.

Pasalnya, menurut Hairuman, yang paling berkepentingan dalam kasus tersebut adalah mantan Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.

"Karena Miranda seorang Deputi Gubernur Senior BI, yang banyak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan-keputusan tentang moneter. Ini kan harus kita lihat. Berarti ada satu kepentingan ekonomi, finansial yang besar dalam kasus ini," ujar Hairuman di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Senin (12/12/2011).

Ia menjelaskan, bentuk kejahatan konspirasi ekonomi tersebut dapat berbentuk fasilitas-fasilitas apapun yang bisa menguntungkan berbagai pihak dalam kasus tersebut. Ia mencontohkan hal itu dalam fakta persidangan yang menyebut cek pelawat tersebut diambil oleh Bank Artha Graha.

"Bank Artha Graha memesan travel cheque kepada PT First Mujur Plantation. Nah, First Mujur Plantation itu memesan atas kepentingan apa, dan untuk siapa. Ini yang harus terungkap," kata Hairuman.

Oleh karena itu, Khairuman mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengusut tuntas kasus cek pelawat sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, penangkapan Nunun Nurbaeti kemarin, dapat dijadikan pintu masuk untuk membongkar auktor intelektualis dalam kasus tersebut.

"Kepentingan apa First Mujur Plantation memberikan dana kepada Ibu Nunun untuk diberikan kepada DPR. Ini kan harus terungkap dengan jelas. Tugas KPK harus mengungkapkan ini semua," tegasnya.

Sebelumnya, mantan terpidana kasus suap cek pelawat, Agus Condro, juga menilai kasus tersebut adalah sebuah konspirasi besar dari pemburu rente yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dengan menempatkan pejabat-pejabat strategis di BI. Ada sponsor yang berkepentingan menempatkan orang tertentu di BI dengan cara membayar anggota parlemen.

"Kan di media massa sudah dipublikasikan, tetapi kan mata rantainya putus karena orang yang menerima, seperti Ferry Yen, sudah meninggal. TC (traveller's cheque atau cek pelawat) itu sampai ke Bu Nunun, mata rantainya sudah putus. Kalau Bu Nunun bisa dihadirkan, nanti akan jadi lebih jelas," ungkap mantan anggota DPR 1999-2004 itu di Jakarta, Selasa (1/11/2011).

Nunun Nurbaeti saat ini sudah bisa memberikan keterangan terkait kasus tersebut di KPK. Istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun itu ditangkap di Bangkok, Thailand dan dibawa kembali ke Jakarta, pada Sabtu (10/12/2011). Kini ia ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

    Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Nasional
    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com