Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Negara Salah Urus

Kompas.com - 12/12/2011, 11:47 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali memberikan kritik pedas terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Mega dalam pembukaan Rakernas I PDI-P di Hotel Haris, Bandung, Jawa Barat, menyatakan, proses berjalannya pemerintahan saat ini seakan negara salah urus.

Dikatakan, pengelolaan negara telah kehilangan semua dimensi politik dan ideologi. Bangsa seakan berhenti sebagai pemerintah atau rezim dengan durasi hidup lima tahunan dengan visi dan misi berbeda.

"Pengelolaan negara saat ini telah dilihat dari kacamata yang sangat teknokratik dan berjangka pendek, seakan sedang mengelola perusahaan. Proses depolitisasi dan de-ideologi negara dan bangsa ini, sangatlah berbahaya," kata Megawati, Senin (12/12/2011).

Ia mengatakan, Indonesia yang besar sangat tidak tepat kalau dikelola secara pragmatis.

"Indonesia terlampau besar untuk dikelola melalui visi dan misi orang perorang. Apalagi, dalam jangkauan waktu lima tahunan yang begitu singkat. Cara pandang yang mereduksi konsepsi negara dan bangsa, semakin berantakan karena berjalan dalam situasi di mana korupsi semakin meluas," kecam Megawati.

Rakernas kali ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf  Efendi. Hadir pula sejumlah politisi di luar PDI-P seperti Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Ketua MPR Taufik Kiemas, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Selain itu terlihat pula mantan KSAD Ryamizard Ryacuddu, mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi serta beberapa tokoh politik lain.

Rakernas kali ini, diikuti 1.200 pengurus DPP dan DPD PDI-P seluruh Indonesia. Termasuk, 71 DPC PDI-P Pelopor.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com