Abdullah: KPK Banyak Kelemahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Abdullah Hehamahua, Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai KPK selama ini banyak kekurangan dalam pemberantasan korupsi. Abdullah memberi contoh lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi KPK.

"Andaikata berjalan efektif, kasus 'Cicak Buaya' tidak akan terjadi, Satgas Anti Mafia Hukum tak perlu ada karena itu kewenangan KPK," kata Abdullah saat fit and proper test capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Abdullah mengatakan, lemahnya koordinasi dan supervisi mengakibatkan banyaknya kasus korupsi mendek di Kepolisian maupun Kejaksaan. Oleh karena itu, kata dia, ke depan perlu ditingkatkan kedua fungsi itu. Bukan hanya dengan lembaga penegak hukum, namun juga dengan lembaga pengawasan dan pelayanan publik.

Abdullah juga mengkritik kelemahan pimpinan KPK selama ini dalam memperbaiki Kejaksaan dan Kepolisian. Dia memberi contoh ketika KPK menangani kasus korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan pada Maret 2008. Ketika Urip ditangkap, katanya, ia langsung mengirimkan email ke pimpinan.

"Saya katakan ini momentum strategis untuk masuk perbaiki Kejaksaan. Tapi itu ditutup buku. Teman-teman penyidik mengeluh kepada saya, kita punya pentujuk untuk masuk. Akhirnya banyak terjadi kasus (korupsi) yang menimpa teman-teman Kejaksaan," kata dia.

Mengenai perbaikan di Kepolisian, Abdullah mengaku kerap didatangi penyidik. "Mereka katakan, Pak Abdullah, beritahu pada pimpinan, kami bukan tidak berani tangkap polisi. Perintahkan kami, akan kami laksanakan. Yang penting ada petunjuk, alat bukti," ungkap Abdullah.

"Pimpinan KPK tidak perlu terlalu hebat, yang penting punya kemampuan managemen dan mampu memberi perintah. Karena orang-orang di KPK hebat-hebat," tambah mantan wartawan dan pengajar itu.

Lantaran banyaknya kelemahan itu, Abdullah memilih mendaftar sebagai Capim KPK. Sebelumnya, dia menjabat sebagai penasihat KPK dalam dua periode.