Patrialis: Saya Diberhentikan karena Politik

Kompas.com - 23/11/2011, 19:14 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Patrialis Akbar untuk pertama kali hadir di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (23/11/2011), pascalengser sebagai Menteri Hukum dan HAM. Patrialis hadir sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diminta menjelaskan masalah surat kuasa yang diberikan para Capim KPK.

Saat masih menjabat Menhuk dan HAM, Patrialis kerap menyambangi Komisi III lantaran mitra kerja. Namun, sebelum lengser, dia belum sempat mengucapkan perpisahan kepada para anggota Komisi III.

Pertemuan hari ini yang dimanfaatkan Patrialis. Meski hanya menjabat sebagai Menhuk dan HAM selama dua tahun, Patrialis mengaku tetap bangga bisa dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Setelah saya konfirmasi, saya memang diberhentikan tanpa ada kesalahan apa-apa, tapi karena suasana politik," kata pria yang kini berewokan itu.

Dalam kesempatan itu, selain mengucapkan selamat kepada Menhuk dan HAM baru Amir Syamsuddin, Patrialis juga menyampaikan permohonan maaf kepada para anggota Komisi III jika ada kesalahannya. "Saya pamit resmi dari jabatan saya," kata dia.

Pengacara

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah tak menjabat menteri, apa kesibukan Patrialis? Menurut Patrialis, dirinya kini sibuk melanjutkan studi. Lantaran latar belakangnya pengacara, Patrialis juga sibuk melayani konsultasi hukum.

Anda akan kembali jadi pengacara? "Ya, kita lihatlah. Pokoknya di mana pun kita berada, kita mengabdi untuk masyarakat. Lawyer, kan, juga bagian dari pengadian masyarakat," jawab Patrialis.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.