BPK Terapkan Audit Elektronik di Papua Barat

MANOKWARI, KOMPAS.com - Guna mempercepat dan mengefisienkan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Papua Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat nota kesepahaman dengan bupati, walikota, dan gubernur tentang elektronik audit (e-audit).

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, Rabu (23/11/2011), mengatakan, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang menjadi obyek pemeriksaan BPK terus bertambah. Lima tahun lalu, hanya ada lima pemda di Papua Barat, tapi kini ada 12 pemda. Padahal, penambahan tenaga pengaudit tak bisa dilakukan terus.

Oleh karena itu, untuk mempercepat, dan mempermudah pelaporan keuangan daerah, digunakan teknologi informasi yang rata-rata sudah dimiliki tiap daerah.

"Metode memanfaatkan teknologi ini diharapkan bisa lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang jauh, seperti kota dan kabupaten di Papua Barat ini," kata Bisri, usai penandatanganan nota kesepahaman e-audit dengan 12 kepala daerah se-Papua Barat.

Dengan metode ini, seluruh data laporan keuangan dari pemda, pusat, dan badan perusahaan pemerintah diunggah ke link BPK. Dengan data-data itu, auditor BPK akan lebih dini memantau laporan keuangan, bahkan lebih dini menyelesaikan masalah yang sering muncul dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, BPK membutuhkan sinergitas dan dukungan pemda agar lebih terbuka saat dilakukan pengawasan laporan keuangannya. Sinergi BPK dengan pemda diharapkan dapat mengurangi praktik KKN yang sistematik, mengoptimalkan penerimaan negara, dan mengefektifkan pengeluaran negara.

"Dengan ini, BPK bisa meneropong dan mencegah lebih dini kerugian negara," ujarnya.

E-audit mendesak dilakukan, karena banyak kabupaten di Papua Barat yang laporan keuangannya tidak wajar. Bahkan sering sekali terlambat.