Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Kuasa Jadi Masalah

Kompas.com - 21/11/2011, 12:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermasalahkan surat kuasa yang diberikan para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan harta kekayaan kepada publik.

Kesalahan dalam surat kuasa itu membuat proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan (capim) KPK, Abraham Samad, Senin (21/11/2011), diskors.

Kejadian itu bermula dari klarifikasi pimpinan Komisi III, Benny K Harman, kepada Abraham. Dalam surat kuasa, Abraham memberi kuasa kepada lima pimpinan KPK semasa kepimpinan Taufiequrochman Ruki untuk mengumumkan hartanya.

Atas pertanyaan Benny, Abraham membenarkan bahwa dia menandatangani surat kuasa itu. Untuk diketahui, nama lima pimpinan KPK periode pertama sudah diketik dalam lembar surat kuasa.

"Saya hanya ingin mengklarifikasi. Sebatas itu saja. Namun jika anggota Komisi III punya pandangan lain, saya selalu terbuka," kata Benny menjawab permintaan Desmond J Mahesa, anggota dari Fraksi Partai Gerindra untuk membicarakan masalah itu dalam rapat internal.

"Ini ada kekeliruan yang cukup fatal, memberikan kuasa bukan kepada orang yang berwenang. Ini bukan persoalan yang sederhana, bukan kesalahan teknis atau administratif. Saya setuju dengan Desmond, proses ini kita tunda. Kita klarifikasi ada motif apa di balik ini," kata Ahmad Yani, anggota Fraksi PPP.

Setelah dicek, ternyata ada juga calon lain yang menandatangani surat kuasa itu. Namun, ada calon yang mencoret lima nama pimpinan KPK periode pertama itu seperti dilakukan Aryanto Sutadi. Ada pula calon yang tak memberi kuasa, seperti Bambang Widjojanto, Yunus Husein, dan Handoyo Sudrajat.

Akhirnya, Benny memutuskan menskors proses uji kepatutan dan kelayakan untuk menggelar rapat internal sekaligus istirahat dan makan siang.

Setelah diskors, Saan Mustofa, anggota dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan, ada dua kemungkinan terkait masalah itu. Pertama, Pansel KPK ingin menguji ketelitian para calon. "Ketelitian itu penting karena di KPK tidak ada SP3 (penghentian perkara). Kedua, bisa Pansel yang salah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Nasional
    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Nasional
    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Nasional
    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Nasional
    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Nasional
    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Nasional
    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Nasional
    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Nasional
    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Nasional
    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    Nasional
    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Nasional
    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Nasional
    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Nasional
    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com