Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wafid Bersikukuh Tak Terima Suap

Kompas.com - 16/11/2011, 19:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga nonaktif Wafid Muharam, tidak mengaku menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dalam memenangkan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma itu. Wafid tetap berdalih bahwa cek itu merupakan dana talangan untuk membiaya operasional Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya sama sekali tidak ikut campur pengadaan (wisma atlet) di daerah," kata Wafid saat diperiksa selaku terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Meskipun mengaku menyesal, Wafid hanya menyesal karena terlalu mudah meminjam dana talangan dari pihak swasta. "Saya salah, terlalu berani minjam. Saya menyesal dalam artian terlalu mudah meminjam, tapi saya juga gak tahu kenapa orang-orang itu percaya saya pinjamin," ujarnya.

Dalam kasus ini Wafid disangka menerima suap Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris, dan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang.

Pada 21 April lalu, Wafid tertangkap tangan bersama Rosa dan Idris di kantor Kemenpora. Dalam penangkapan tersebut, selain menyita tiga lembar cek, KPK turut mengamankan sejumlah mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih.

Menurut Wafid, mata uang asing itu merupakan dana talangan yang dikumpulkannya dan dana perjalanan Wafid ke luar negeri. Uang-uang itu, kata Wafid, tercatat di buku kas Sesmenpora yang ditulis stafnya, Poniran.

Dalam pemeriksaan hari ini, Wafid juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menpora Andi Mallarangeng. Apa yang dilakukan Wafid selama ini, katanya, semata-mata untuk kepentingan Kementerian.

"Saya mohon maaf ke Pak Menteri dan Kemenpora, berbagai pihak yang dengan adanya kejadian saya ada dampak negatifnya. Apa yang saya lakukan untuk kementerian, program pemuda dan olahraga, bagaimana kantor jalan, itu bukan basa-basi," kata Wafid.

"(mata uang asing) yang disita itu bukan uang saya, cek itu juga bukan uang saya, tapi untuk kepentingan dinas, kepentingan kantor," kata Wafid.

Meskipun demikian, Wafid tidak mengakui bahwa Andi selaku menteri mengetahui proses pengumpulan dana talangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com