Warga Segel Balai Desa Mindi

SIDOARJO, KOMPAS - Korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, kian bergolak. Setelah korban di area peta terdampak menghentikan penguatan tanggul waduk lumpur, giliran warga Desa Mindi menyegel balai desa itu, dan puluhan warga Desa Besuki berdemonstrasi ke Markas Kepolisian Daerah Jatim, Senin (14/11).

Penyegelan balai desa dilakukan warga 18 rukun tetangga (RT) Desa Mindi, Kecamatan Porong, sebagai protes atas ganti rugi yang sampai sekarang tidak jelas. Pemerintah hanya memberikan ganti rugi kepada tiga RT di desa itu sehingga dinilai tidak adil karena kondisi 18 RT sepadan dengan tiga RT, bahkan ada yang lebih parah.

Saat penyegelan nyaris terjadi bentrokan antara Joko alias Gembrot dan Muhammad Ngadi, petugas kebersihan balai desa. Ngadi tidak terima karena balai desa jadi kotor.

Penyegelan dengan memasang palang kayu ke pintu kantor balai desa. Menurut Kholil, perangkat Desa Mindi, warga juga mengambil seluruh kunci pintu kantor. ”Untuk sementara kegiatan kantor desa dipindah ke kantor kecamatan. Namun, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena peralatan administrasi ada di dalam kantor desa,” katanya.

Sementara itu, puluhan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, mendatangi Kepolisian Daerah Jatim. Warga menuntut kejelasan kasus dugaan korupsi ganti rugi aset tanah desa yang melibatkan perangkat desa dan oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Warga datang dengan mengendarai truk dan sepeda motor serta didampingi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sidoarjo.

Abdullah, salah seorang koordinator lapangan demo itu, mengatakan, yang diduga dikorupsi, antara lain, penjualan aset desa berupa lapangan sepak bola serta empat rumah dinas untuk kepala sekolah dan guru SD Besuki guna pembangunan waduk lumpur. ”Kami sudah melaporkan ke Polres hampir setahun, tetapi belum ada kejelasan,” katanya. (ANO)