Desain Ulang Otonomi Papua

Dalam desain pertama ini bahkan tata kelola tanah Papua pada prinsipnya dikembangkan secara nasional. Elemen lokal menjadi partner otoritas nasional. Papua menjadi semacam wilayah administrasi belaka, tetapi berbeda dari makna wilayah administrasi pada masa rezim Soeharto.

Otoritas nasional yang berada di Papua adalah mereka yang memahami betul budaya Papua, yang dapat diisi individu masyarakat Papua sendiri. Hanya saja, status kelembagaannya bersifat nasional. Kemajuan Papua ditentukan oleh perpaduan kerja antara otoritas nasional dan elemen lokal dalam tata kelola tersebut. Paket tersebut bekerja dalam proses fasilitasi kebijakan pembangunan Papua dalam rangka mencapai nilai-nilai pertumbuhan dan keberlanjutan.

Lembaga tersebut bekerja penuh di setiap jengkal tanah Papua. Tidak ada istilah adanya pemerintahan daerah dalam desain ini, melainkan pemerintahan khusus tanah Papua. Bisa juga sebagai otoritas pembangunan tanah Papua.

Kedua, otonomi untuk masyarakat Papua diakomodasi. Namun, ada satu lembaga pemerintah yang merupakan campur tangan elemen nasional. Ada tiga bidang yang harus ditangani lembaga pemerintah tersebut, yakni prasarana dan infrastruktur dasar serta kegiatan ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan).

Di tiga bidang ini sepenuhnya ditatakelolakan oleh perpaduan otoritas nasional dan elemen lokal tadi. Dengan demikian, ketiga bidang tersebut tak bisa dirinci atas dasar urusan milik pusat atau daerah, tapi dijalankan oleh satu elemen yang mencerminkan kekuatan nasional dengan dukungan elemen lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Di samping itu, terdapat otonomi untuk masyarakat Papua sendiri dengan mempertahankan struktur yang ada sekarang. Otonomi masyarakat Papua ini otonomi di luar bidang-bidang tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional. Pertumbuhan tanah Papua diharapkan lahir dengan kejelasan kerja-keras secara kompak antara elemen nasional dan elemen lokal.

Kedua pilihan membawa perubahan sistemis yang menyangkut proses pengambilan keputusan politik dan pelaksanaannya di berbagai aspek: keuangan, personel, urusan-urusan yang dikelola, dari input, proses, output, sampai outcome.

Pilihan pertama membawa kepada adanya proses pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi yang dilakukan secara terintegrasi. Pilihan kedua lebih membatasi elemen nasional agar terfokus pada bidang tertentu sehingga lebih banyak menjamin inisiatif lokal dalam rangka pertumbuhan. Stabilitas juga diraih dari pelibatan proses politik yang memadai segenap elemen lokal.

Irfan Ridwan Maksum Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP UI