UU KIP dan Perki Perlu Direvisi

SEMARANG, KOMPAS.com -- Sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi berpotensi menimbulkan pemahaman yang salah, terutama soal tugas dan kewenangan Komisi Informasi.

"Supaya penyelesaian sengketa informasi tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari, pasal-pasal dalam UU KIP yang menimbulkan kerancuan dalam pemahaman litigasi atau nonlitigasi haruslah segera ditinjau kembali. Begitu juga dengan beberapa pasal dalam Perki yang menimbulkan penafsiran berbeda haruslah segera direvisi," tutur ahli hukum dari Fakultas Hukum Undip Semarang, Prof Dr Yos Johan Utama SH Mhum, pada Diskusi Terbatas dengan Tim Ahli yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng, Senin (7/11/2011) di Semarang. Selain Yos, diskusi juga menghadirkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Eddy Nurjono SH, dan praktisi hukum Sutrisno SH.

Menurut Yos, Pasal 26 UU KIP antara lain menyebutkan tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik. "Itu artinya penyelesaiannya melalui proses nonlitigasi," kata Yos.

Namun demikian, dalam pasal lain menyebutkan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut berbentuk putusan, yang bermakna penyelesaian melalui jalur litigasi. Jadi kalau memang penyelesaiannya melalui nonlitigasi, harus dikembalikan prosesnya ke nonlitigasi. "Secara teknis lebih mudah," ujar Yos.

Tidak hanya itu, menurut Yos, pilihan istilah dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi juga patut dipertanyakan. Jika penyelesaiannya memang melalui lembaga peradilan (litigasi), seharusnya tidak dalam penyelesaian tersebut menggunakan nama pemohon dan termohon, tetapi menggunakan istilah penggugat dan tergugat.

Eddy Nurjono menilai kehadiran Komisi Informasi merupakan hal yang baru bagi semua kalangan. Maka jika ada kekurangan terkait dengan peraturan perundang-undangan, itu wajar. Ia mencontohkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengalami proses yang cukup panjang. "PTUN saja sampai 21 tahun masih megap-megap," kata Eddy.

Sutrisno menyoroti sejumlah pasal dalam Perki yang menimbulkan permasalahan. Misalnya soal panitera, proses registrasi, pemberitahuan para pihak, regulasi yang mengatur mekanisme mediasi, serta proses ajudikasi. Ia mencontohkan Pasal 31 yang mengatur mediasi harus selesai paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama.

"Dalam konteks pasal tersebut ada dua penafsiran dalam penghitungan 14 hari kerja, yakni apakah pelaksanaan mediasi pertama kali dihitung sejak tanggal pelaksanaan mediasi yang ada pada surat pemberitahuan, atau sejak pertama kali bertemu dalam proses mediasi," tuturnya.