Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mana Janji Presiden Bangun Papua dengan Hati?

Kompas.com - 07/11/2011, 14:17 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menghentikan semua operasi militer di Papua.

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, hal itu harus segera dilakukan karena berbagai penyisiran dan penganiayaan terhadap warga Papua semakin meningkat pascaperistiwa kekerasan pada Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Rabu (20/10/2011).

"Kami meminta realisasi konkret perkataan Presiden SBY untuk melakukan pendekatan dengan hati dan komunikasi konstruktif untuk membangun Papua. Jangan menyelesaikan persoalan di Papua dengan jalan kekerasan dan operasi militer," ujar Gomar saat melakukan konferensi pers di kantor PGI, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Ia mengaku, sebelum peristiwa kekerasan pasca-KRP III, PGI sempat memberikan surat kepada Presiden untuk menghentikan berbagai tindakan kekerasan dan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik Polri maupun TNI di Papua.

Menurutnya, sebagai kepala negara yang juga panglima tertinggi militer, Presiden seharusnya mengerti pendekatan keamanan dan kekerasan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua.

"Kita tidak tahu surat itu dibaca atau tidak, karena sampai saat ini belum mendapatkan respons. Tetapi, setelah kita kirimkan surat itu pada 17 Oktober 2011, tiga hari setelahnya terjadi peristiwa kekerasan di kongres itu. Ini yang sangat kita sesalkan," kata Gumar.

Karena itu, Gomar mengharapkan agar semua pihak menghentikan segala bentuk kekerasan baik di Papua maupun di Papua Barat. Menurutnya, berbagai tindakan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, tetapi hanya akan mengakibatkan persoalan baru.

"Dan, Presiden SBY juga harus segera melakukan dialog Jakarta-Papua sebagai komitmennya untuk menyelesaikan persoalan di Papua yang semakin mengkhawatirkan ini. Karena sekarang, hampir seluruh masyarakat Papua menginginkan pemerintah segera merealisasikan dialog itu agar berbagai permasalahan di daerahnya bisa diselesaikan dengan baik," tegas Gomar.

Seperti diberitakan, saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 RI di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2011) lalu, Presiden menegaskan, pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai, dan sejahtera.

Di bidang politik, melalui otonomi khusus, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.

"Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua sebagai gerbang timur wilayah Indonesia," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com