Pemimpin Agama di Papua Minta KPK Periksa Dana Otsus

Kompas.com - 05/11/2011, 16:12 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAYAPURA, KOMPAS.com — Para pemimpin agama di Provinsi Papua meminta supaya Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa penggunaan dana otonomi khusus selama pelaksanaan otonomi khusus berjalan di Papua. Bahkan, tokoh agama juga meminta KPK melakukan audit pemanfaatan dana otsus.

Hal it diungkapkan Pastor Neles Tebay, tokoh agama Katolik di Jayapura, Papua, Sabtu (5/11/2011).

Neles mengatakan, pandangan tokoh-tokoh pemimpin agama itu disampaikan dalam pertemuan dengan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hotmangaradja Pandjaitan di Jayapura, Rabu (2/11/2011) lalu. Hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Kristen.

Neles mengatakan, para pemimpin agama meminta KPK memeriksa dan mengaudit pemanfaatan dana-dana otsus selama ini. Para pemimpin agama menyatakan tidak percaya dengan Badan Pemeriksaan Keuangan karena BPK telah mengaudit dana otsus, tetapi tidak menemukan indikasi penyimpangan.

Padahal, dana puluhan triliun rupiah mengucur selama otsus ke Papua, sedangkan masyarakat Papua tidak merasakan kesejahteraan yang lebih baik. "Kalau KPK melakukan pemeriksaan, ini akan membangkitan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius memberantas korupsi di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan telah dilakukan pemeriksaan berlapis oleh KPK, BPK Pusat, dan BPK Perwakilan Papua, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, petugas KPK pun berkantor kurang lebih sebulan di kantor Gubernur Papua.

Hasilnya, di dalam laporan hasil pemeriksaan tidak ada satu kata pun yang menunjukkan indikasi gubernur Papua melakukan korupsi. "Tidak ada juga indikasi yang menunjukan bahwa ada dana APBD Papua yang berjumlah triliunan rupiah disimpan dan dikelola secara tidak sah dan melanggar sistem pengelolaan keuangan negara," katanya. 

 

 

 

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

    Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

    Nasional
    Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

    Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

    Nasional
    Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

    Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

    Nasional
    ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

    ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

    Nasional
    TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

    TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

    Nasional
    Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

    5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

    Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

    Nasional
    UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

    UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

    Nasional
    Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

    Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

    Nasional
    Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

    Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

    Nasional
    Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

    Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

    Nasional
    Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

    Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

    Nasional
    Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

    Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

    Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X