Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akan Evaluasi Dana dari PT Freeport

Kompas.com - 04/11/2011, 15:30 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota kepolisian di Papua mendapat uang saku keamanan dari PT Freeport Indonesia per bulan sebesar Rp 1.250.000. Hal ini menjadi polemik mengingat sejumlah pihak mempertanyakan independensi Polri dalam melindungi warga Papua.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melakukan evaluasi terhadap uang saku tersebut. "Saya kira semua menjadi evaluasi bagi kita bagaimana melengkapi, kemudian memenuhi kebutuhan di sana," ujar Timur di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Ditanya apakah evaluasi itu termasuk dengan langkah Polri berhenti menerima dana dari PT Freeport, Timur langsung mengamininya. "Saya kira yang terbaik itu bahwa kita bisa sendiri memenuhi. Kalau pun toh nanti misalnya masih seperti ini, akuntabilitasnya sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Rencananya, Polri akan kembali menganggarkan dana yang sesuai untuk kebutuhan anggota kepolisian di Papua. Pasalnya, kebutuhan hidup anggota polisi di Papua berbeda dengan di tempat operasi lainnya.

Di Papua, menurut Kapolri, termasuk daerah operasi yang sulit. Anggaran untuk biaya operasional kepolisian, terutama untuk Papua, telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentunya nanti kita anggarkan. Sekali lagi itu yang bisa kita lakukan yang optimal untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat sulit. Yang menjadi prioritas terutama memang Papua," tandasnya.

Saat ini, dana operasional polisi yang dikeluarkan dari anggaran dasar kepolisian adalah senilai Rp 4,2 triliun. Namun, dana itu bukan hanya untuk anggota kepolisian di Papua. Namun, dana itu juga disebar untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Polri menyatakan dengan adanya perbedaan kondisi medan dan kebutuhan hidup yang sulit di Papua, PT Freeport berinisiatif secara sukarela memberikan bantuan fasilitas bagi anggota polisi di Polda Papua.

Kesepakatan tersebut dilakukan di antara dua pihak tersebut, dengan menerima bantuan seperti jaket untuk musim dingin dan juga kendaraan patroli. Namun, hingga kini Polri belum bisa menyebutkan secara jelas berapa nilai bantuan dari PT Freeport itu secara keseluruhan karena masih menunggu tim yang dikirimkan ke Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    Nasional
    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Nasional
    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Nasional
    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Nasional
    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

    Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com