Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Kekerasan Versus Jalan Damai

Kompas.com - 04/11/2011, 03:49 WIB

Oleh B Josie S Hardianto

Pembubaran Kongres Rakyat Papua III, penembakan di Mulia, dan penembakan di area PT Freeport Indonesia menambah panjang sejarah kekerasan di Papua.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S Widjojo, melihat kekerasan itu sebagai siklus. Tak lama seusai Kongres Rakyat Papua (KRP) II pada tahun 2000, para tokoh KRP yang tergabung dalam Presidium Dewan Papua, seperti Theys Eloway, Thaha Al Hamid, dan John Mambor, ditangkap dan diadili. Setahun kemudian, Theys Eloway dibunuh tentara. Pada 19 Oktober lalu, yang ditangkap bukan hanya panitia KRP III—Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Edison Waromi, dan Dominikus Sorabut—melainkan juga ratusan peserta lain.

Dua peristiwa itu menggenapi sejarah kelam pelaksanaan KRP I, Oktober 1961. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta mengumandangkan Trikora. Salah satunya, merebut kembali Irian Barat dan membubarkan negara boneka bentukan Belanda.

Rangkaian penembakan di area PT Freeport Indonesia, akhir-akhir ini, seperti mengulang sejarah tahun 2009 dan sebelumnya. Pada 2009, Kelly Kwalik, tokoh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, dituduh mendalangi aksi itu. Mantan guru yang terkenal sejak penyanderaan di Mapenduma pada tahun 1996 itu akhirnya ditembak mati pada pengujung 2009.

Rangkaian penembakan di wilayah Freeport hingga kini terus terjadi. Korban tewas juga bertambah. Hingga kini, hanya dua nama yang jadi tertuduh: Kelly Kwalik serta Antonius Wamang yang divonis penjara karena dianggap membunuh dua warga Amerika Serikat pada 2002. Selebihnya misterius.

Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan Suku Amungme, pemilik ulayat kawasan tambang Freeport, mengatakan, masyarakat tahu siapa pelakunya, tetapi takut mengatakan.

Menurut Kepala Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono, polisi terus mencari pelaku. Namun, berbagai peristiwa itu menempatkan Papua sebagai wilayah sarat konflik. Penembakan Kepala Polsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Ajun Komisaris Dominggus Awes menambah panjang insiden kekerasan. Juni lalu, Brigadir Satu M Yazin juga ditembak di Bandar Udara Mulia.

Anggota TNI pun ditembak. Pos dan patroli mereka disatroni. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Erfi Triasunu pernah mengatakan, meski kekuatan gerombolan bersenjata di wilayah itu kecil, mereka menguasai medan dan telah beradaptasi dengan kondisi wilayah tersebut.

Puncak Jaya sulit dijangkau. Makanan dan bahan bakar didatangkan dari Wamena. Namun, aktivitas bersenjata kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka di wilayah itu termasuk paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Wamena, Paniai, Jayapura, dan Keerom.

Tiga wilayah segitiga konflik bersenjata dan politik itu, yaitu Jayapura-Timika-Puncak Jaya, bertautan dengan meratanya persoalan sosial dan ekonomi di semua wilayah, menjadikan aneka persoalan tidak mudah diselesaikan.

Dialog

Karena itu, aneka persoalan tersebut perlu diidentifikasi bersama. ”Apa masalahnya? Bisa jadi perspektif berbeda, tetapi ketika dibicarakan, bisa cari solusi,” kata Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay.

Saat ini ada dua sikap, yaitu NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati. Masing-masing punya alasan melakukan kekerasan.

Menurut Tebay, yang dibutuhkan tak hanya menghentikan, tetapi juga mencegah kekerasan. ”Tidak bisa mengakhiri kekerasan dengan kekerasan. Menghadirkan tentara dalam jumlah besar juga tidak menyelesaikan soal,” ujarnya.

JDP menawarkan dialog sebagai sarana mempertemukan semua pihak yang berkonflik. Peluang terbuka lebar. Juli lalu, perwakilan orang asli Papua melalui Konferensi Perdamaian Tanah Papua menyepakati dialog sebagai jalan bermartabat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, Agustus 2011, mengatakan pentingnya membangun Papua dengan hati. Itu menegaskan sikap pemerintah yang mengedepankan langkah damai melalui komunikasi konstruktif sebagaimana dia kemukakan pada pidato 16 Agustus 2010.

Muridan menyatakan, dialog adalah langkah moderat karena pendekatan keamanan tidak efektif. Di sisi lain, meski Undang-Undang Otonomi Khusus telah mengakomodasi apa yang perlu diselesaikan, misalnya hak asasi manusia melalui pengadilan HAM dan soal sejarah lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, implementasi otonomi khusus tidak konsisten.

Menurut dia, pemerintah mengenali tiap persoalan di Papua, tetapi sayang tidak segera merespons. Penyelesaian masalah Papua, misalnya, berubah menjadi pendekatan kesejahteraan, tetapi penanganannya masih di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam Konferensi Perdamaian Tanah Papua, 5 Juli 2011, menuturkan, kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Berbagai persoalan harus diselesaikan secara damai lewat komunikasi konstruktif untuk mencari akar permasalahan dan menemukan solusi terbaik.

Saat ini, masyarakat Papua menunggu wujud konkret komunikasi konstruktif itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com