Bambang Dharmono Pimpin Unit Papua

Jakarta, Kompas - Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan terobosan penting untuk menyelesaikan masalah Papua secara sistematis dan terukur dalam jangka panjang. Organ yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin Letjen (Purn) Bambang Dharmono ini akan menerapkan upaya penyelesaian Papua lewat pendekatan sosial-ekonomi serta pendekatan sosial-politik dan budaya.

Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Minggu (30/10).

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Perpres ini dikeluarkan pada September lalu. UP4B dipimpin Letjen (Purn) Bambang Dharmono, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional.

Bambang Dharmono adalah mantan Panglima Komando Operasi di Aceh (2002-2003). Ia pernah menjadi wakil RI pada Aceh Monitoring Mission (2005). Sebelum pensiun, Bambang menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional. Ia diangkat sebagai Kepala UP4B pada pertengahan Oktober 2011, atau sekitar satu bulan setelah UP4B dibentuk.

Velix mengatakan, untuk pendekatan sosial-ekonomi, UP4B akan bekerja memadukan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait upaya memperbaiki perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, menurut Velix, kerja konkret UP4B antara lain memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan khusus bagi kedua provinsi tersebut.

Untuk pendekatan sosial-politik dan budaya, UP4B akan berupaya membangun komunikasi konstruktif dengan kelompok strategis di Papua dan Papua Barat. ”Jadi, UP4B akan memetakan secara detail persoalan dasar di Papua dan Papua Barat. Kemudian, lembaga ini berupaya menjalin komunikasi strategis,” tutur Velix.

Di tempat terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay di Jayapura, Sabtu (29/10), menuturkan, perlu ada utusan khusus Presiden bertugas mempersiapkan dan menggelar dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Dengan dialog, suara masyarakat diharapkan tersampaikan kepada Presiden.

Menurut Neles, utusan khusus bisa dua orang. Satu orang bertugas menggelar dialog. Adapun utusan khusus yang lain berkonsentrasi menenangkan dan menciptakan situasi damai di Papua selama dialog digelar. Untuk itu, diperlukan sosok yang bisa diterima masyarakat Papua.

Secara terpisah, Direktur Program Imparsial Al Araf dalam jumpa pers, di Jakarta, kemarin, mengatakan, UP4B harus membentuk ruang dan peluang dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, di Jakarta, kemarin, mengatakan, Badan Anggaran DPR meminta semua pemerintah daerah yang menerima dana otonomi khusus membuat program yang komprehensif berikut target-targetnya. (ATO/RWN/LAS/ONG)