Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Politisi Muda Buruk

Kompas.com - 30/10/2011, 13:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Publik menilai kualitas politisi muda buruk. Hal itu terungkap dari hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, mengungkapkan, hanya 24,8 persen publik yang menilai baik kiprah politisi muda. "Ini jumlah yang sangat kecil. Sisanya, sebagian menilai buruk dan sebagian lagi tidak menjawab," kata Adjie saat jumpa pers di Kantor LSI Jakarta, Minggu (31/10/2011).

Survei dilakukan 5-10 September 2011. Jumlah sampel 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Definisi politisi muda menurut LSI adalah anggota atau pengurus partai politik atau organisasi masyarakat yang berusia di bawah 50 tahun. Adjie mengatakan, pihaknya memilih usia di bawah 50 tahun lantaran jarang ada politisi berusia di bawah 40 tahun yang menduduki jabatan strategis di partai.

Adjie memaparkan, menurut hasil survei, masyarakat kota lebih kritis menilai politisi muda. Hanya 21,2 persen publik di kota menilai politisi muda baik. Adapun di desa lebih tinggi, yakni 26,5 persen. Berdasarkan jenis kelamin, 26,8 persen perempuan menilai baik politisi muda dan 22,7 persen pria menilai baik.

Terakhir, berdasarkan tingkat pendidikan, hanya 19,7 persen masyarakat dengan pendidikan minimal sarjana menilai baik politisi muda dan 25,3 persen masyarakat dengan pendidikan SLTA ke bawah menilai baik.

LSI juga membandingkan penilaian politisi muda dan senior. Hasil survei, hanya 15,4 persen menilai politisi muda lebih baik. Adapun politisi senior dinilai lebih baik dengan angka 23,8 persen. "Sebanyak 37,6 persen menilai sama saja," kata Adjie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com