SBY Hanya Ingin Amankan Jabatannya sampai 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya bertujuan untuk mengamankan jabatannya sampai periode kepresidenannya berakhir pada 2014. Pengangkatan wakil menteri yang kemudian justru mengesankan gemuknya kabinet dilihat sebagai upaya Presiden untuk mengimbangi pencitraan para menterinya yang berasal dari partai politik dalam menghadapi pemilu 2014.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (25/10/2011). "Sebetulnya reshuffle dalam perspektif yang kritis bertentangan dengan harapan rakyat. Gemuknya kabinet pada sisi yang lain harus dilihat sebagai kekhawatiran SBY akan kemampuan para menteri menjadikan dirinya tercitrakan lebih baik dalam menghadapi suksesi 2014.

Kabinet ini akan bekerja tiga tahun, tapi paling efektif bekerja satu setengah tahun, sisanya disibukan oleh kampanye. SBY akan diabaikan para menterinya yang mencoba mengamankan diri dan partainya menghadapi 2014.

Reshuffle tidak akan membuahkan apa-apa bagi rakyat," kata La Ode. La Ode mengaku tak percaya jika alasan perombakan kabinet agar Presiden memiliki pembantu yang lebih profesional.

Dia mengaku mendapat informasi ada seorang duta besar yang hendak dijadikan menteri lingkungan hidup. "Namun saat sang dubes meminta pos kementerian lain karena yang bersangkutan tak memiliki latar belakang itu, akhirnya dia tak jadi menteri. Yang mau saya katakan, pada waktu audisi calon menteri itu sebenarnya tak pernah dihitung latar belakang profesionalisme tugasnya. Yang dihitung pertimbangan politik semata. Tidak ada kaitan dengan bidang tugas. Kalau manajerial saya kira semua menteri bisa. Tetapi profesionalisme, tidak menjadi pertimbangan," katanya.

La Ode mencontohkan pencopotan Fadel Muhammad dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut dia, pencopotan tersebut masih menyisakan banyak alasan.

"Saat Presiden dituding berbohong oleh para tokoh lintas agama, Fadel adalah salah satu menteri yang membela Istana. Kebijakan Fadel melarang impor garam saat menjadi menteri saat itu dinilai prorakyat. Tetapi akhirnya dia dicopot juga. Jadi, jasa Fadel membela Istana tak pernah dihitung, demikian juga jasa dia mengegolkan program prorakyat tak pernah ditakar," katanya.