JAKARTA, KOMPAS.com — Penataan kembali kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak memunculkan kegaduhan politik birokrasi baru, seperti dengan munculnya kabinet bayangan.
"Jangan sampai nanti terbentuk kabinet bayangan. Para menteri lebih tunduk kepada pimpinan partai politik anggota koalisi, sedangkan para wakil menteri lebih tunduk kepada Presiden," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Kamis (20/10/2011), di Jakarta.
Kekhawatiran ini muncul karena penambahan posisi wakil menteri dalam perombakan kabinet kali ini diduga sebagai "jalan keluar" dari besarnya kompromi Presiden terhadap partai anggota koalisi.
Akibatnya, ada keengganan Presiden untuk mengganti menteri dari partai politik anggota koalisi, meski yang bersangkutan tidak berkinerja maksimal dan memiliki sejumlah masalah.
Namun dampaknya, kebijakan itu akan memperpanjang rantai birokrasi yang saat ini sudah dianggap tidak efisien.
Padahal, lanjut Tjahjo, yang sebenarnya dibutuhkan Presiden Yudhoyono saat ini adalah mempercepat mekanisme penggambilan keputusan. Pasalnya, seperti pernah disampaikan Presiden sendiri, lebih dari 50 persen instruksinya tidak dilaksanakan oleh kementerian di bawahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.