Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Prioritas Kerja Amir Syamsuddin

Kompas.com - 19/10/2011, 18:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin resmi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak hari ini, Rabu (19/10/2011). Lalu, apa saja yang akan menjadi prioritas kerja Amir selama tiga tahun ke depan?

Amir menjawab akan menjadikan isu pemberian remisi kepada koruptor sebagai prioritasnya. Kementerian Hukum dan HAM, katanya, akan menerapkan moratorium atau pemberhentian sementara remisi bagi koruptor. "Selama pengkajian masih berjalan, kami akan melakukan moratorium terhadap remisi, sambil dipelajari," katanya di Jakarta, Rabu.

Di samping remisi koruptor, Amir juga akan menjadikan peningkatan pembinaan terhadap narapidana teroris sebagai prioritas kerjanya. "Kami ingin melibatkan berbagai pihak melakukan pembinaan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi narapidana teroris," ujar mantan advokat itu.

Isu pembinaan teroris ini, lanjutnya, juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kita akan melakukan upaya maksimal untuk pembinaan," tambah Amir.

Selain itu, Amir juga berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum teratasi selama ini. "Ini (penyelesaian kasus HAM) bukan hal yang ringan, karena rasa keadilan tidak sama di mata orang. Kita tidak bisa ikut seratus persen keinginan semua tapi paling tidak kita melakukan upaya optimal untuk mencari jalan terbaik," ungkap dia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menambahkan, kemenhukham di bawah menteri yang baru akan mengkaji kembali persoalan-persoalan di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

"Saya ingin mendengar apa persoalan mendasar dari LP (lembaga pemasyarakatan), saya dan pak menteri akan melihat lagi. Dari masukan itulah, kami mengambil masalah mendasar dan itu bisa menghasilkan pencapaian signifikan," ujar Denny.

Amir juga mengungkapkan, tidak akan ada pembagian tugas dengan wakil menteri. Keduanya akan bekerja bersamaan demi percepatan kinerja. "Tidak menjadi pilihan saya mengurus ini, pak wakil mengurus itu. Kami ingin coba pakai dua kepala agar akselerasi tugas lebih baik," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com