Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat: PKS Akan Profesional Tanggapi "Reshuffle"

Kompas.com - 14/10/2011, 21:07 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, apa pun keputusan reshuffle nanti, PKS akan tetap bersikap profesional. Pernyataan tersebut diungkapkan Hidayat menanggapi isu adanya menteri asal PKS yang akan digeser oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kabinet mendatang.

"PKS akan bersikap profesional, dan ini bagian yang akan dibahas, dalam rapat pimnas sekarang ini, dan bagaimana keputusannya apakah benar PKS akan dikurangi, atau jangan-jangan akan ditambah, kita memang semuanya perlu membahas," ujar Hidayat di sela-sela Rapimnas PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Sebelumnya, sempat beredar beberapa menteri asal PKS akan digeser jabatannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Presiden. Dalam KIB Jilid II, PKS menempatkan empat kadernya dalam posisi kementerian, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al- Jufri, dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Hidayat menuturkan, selama kabar tersebut belum secara resmi diumumkan oleh Presiden, PKS tidak akan menyikapinya secara serius. Ia mengaku, sejauh ini PKS belum pernah mendapat konfirmasi perihal pengurangan kader-kadernya tersebut.

"Belum ada konfirmasi dalam tingkat yang menjadi keputusan. Dan, terkait hal-hal itu, perlu disikapi secara bersama-sama. Kita akan merapatkan hal ini, nanti akan kita dengar apa yang terjadi oleh Presiden PKS, Pak Lutfhi," terangnya.

Secara terpisah, pendapat serupa juga dikemukakan Presiden PKS Luthfi Hasan. Menurut Luthfi, peluang untuk didepak atau tidaknya kader PKS di kementerian masih seimbang. Sejauh ini, Presiden belum menyebutkan nama-nama menteri atau partai yang akan terkena reshuffle.

"Peluang itu di semua partai fifty-fifty, mungkin ada mungkin tidak. Baik ada maupun tidak kami pimpinan PKS akan sosialiasikan kepada kader agar mereka punya persepsi yang sama dan memiliki informasi dari tangan pertama," kata Lutfhi.

PKS hari ini melakukan rapat pimpinan nasional. Agenda rapat yang akan digelar selama dua hari itu adalah membahas masalah reshuffle yang tengah digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kelanjutan sikap PKS akan tetap atau keluar dari partai koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com