Wakil Menteri Harus Tingkatkan Capaian Kabinet

MALANG, KOMPAS.com — Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Masud Said mengatakan, pengangkatan wakil menteri tidak akan menjadi pemborosan jika capaian kementerian meningkat 20-50 persen. Artinya, gaji dan fasilitas yang diberikan ke wakil menteri itu kecil jika dibanding keuntungannya.

Untuk itu, katanya, pengangkatan wakil menteri harus benar-benar bisa memastikan kelanjutan kebijakan menteri dan memastikan birokrasi di bawahnya bergerak.

Adanya jabatan wakil sebenarnya adalah hal biasa. Di DPR juga ada sederet wakil DPR. Demikian pula di KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Urgensi pengangkatan wakil menteri memang agar program-program bisa dilakukan percepatan capaiannya. "Kehadiran wakil menteri secara lebih internal kementerian untuk bisa memastikan kelanjutan kebijakan menteri," katanya. Selain itu, birokrasi di bawahnya harus bisa bergerak.

Menurut dia, dinamika dan efektivitas kementerian tidak hanya tergantung kepada menteri, tetapi juga bagaimana kinerja jajaran eselon I dan eselon II. Untuk itu, posisi wakil menteri hendaknya bisa mengefektifkan kinerja eselon I dan II ini.

Menurut Masud, kementerian yang sangat membutuhkan wakil menteri adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. "Saya kira penambahan 4-5 wakil menteri masih reasonable (masuk akal)," katanya.