Beda Pendapat Soal Nazaruddin, Satu Kuasa Hukum Wafid Mundur

Kompas.com - 12/10/2011, 20:39 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum tersangka kasus wisma atlet Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (nonaktif) Wafid Muharam yang bernama Ferry Amahorseya mengundurkan diri dari posisinya sebagai pembela Wafid terhitung sejak hari ini, Rabu (12/10/2011). Alasannya, dia berbeda pendapat dengan kuasa hukum Wafid lainnya soal mengajukan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi Wafid di persidangan.

Ferry menginginkan Nazaruddin bersaksi, sementara rekannya yang lain tidak. Soal pengunduran dirinya itu disampaikan Ferry dalam persidangan Wafid yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Koruspi, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dia mengaku telah berkonsultasi dengan Wafid terkait pengunduran dirinya. Ferry juga mengatakan, dia bersikukuh untuk menghadirkan Nazaruddin di persidangan karena menilai kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu penting untuk membuktikan bahwa Wafid tidak menerima suap.

"Itu bukan dana suap. Ini semua, kan, yang menyatakan Pak Wafid tidak terima suap, tinggal Nazaruddin. Kita periksa dong Nazarudin," tuturnya. Namun, lanjutnya, Wafid ragu untuk menghadirkan Nazaruddin sebagai saksi mengingat pernyataan Nazaruddin sering kali berubah-ubah.

Secara terpisah, OC Kaligis selaku kuasa hukum Nazaruddin setuju jika kliennya menjadi saksi untuk Wafid. "Karena dia (Nazaruddin) tahu itu aliran dana," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Nasional
    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Nasional
    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Nasional
    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

    Nasional
    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    Nasional
    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Nasional
    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Nasional
    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

    Nasional
    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Nasional
    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

    Nasional
    Update 17 Januari 2022: Tambah 4, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.174

    Update 17 Januari 2022: Tambah 4, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.174

    Nasional
    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

    Nasional
    Mengapa Banten Diguncang Gempa Beberapa Hari Ini? Simak Penjelasan BMKG

    Mengapa Banten Diguncang Gempa Beberapa Hari Ini? Simak Penjelasan BMKG

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.