Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Halmahera Barat, Panja Panggil KPU

Kompas.com - 12/10/2011, 16:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR akan meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus yang diadukan mantan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, Muhammad Syukur Mandar.

"Hari Rabu pekan depan akan kita panggil Ketua KPU (Abdul Hafiz Anshary) dan Bawaslu," kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chaeruman Harahap di Komplek DPR, Rabu (12/10/2011).

Siang tadi, Syukur, mantan caleg dari Daerah Pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara, itu menemui Chaeruman. Dia meminta Panja mengambil sikap terkait kasusnya.

Chaeruman mengatakan, menurut Syukur, perolehan suaranya dirubah di KPU Pusat. Syukur mengklaim berhak mendapatkan kursi caleg berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

"Semua menyangkut kepada teknis penyelenggaran pemilu yang dilakukan KPU. Nanti akan kita lihat bagaimana cara merubahnya (perolehan suara), kalau betul dirubah di KPU. Kalau itu bisa dilakukan, tentu terhadap yang lain bisa dilakukan. Ini yang akan kita lihat," ucap Chaeruman.

Salah kaprah

Chaeruman menilai terjadi salah pemahaman mengenai dikirimnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Bareskrim Polri kepada Kejaksaan terkait laporan Syukur. Polri menyebut Ketua KPU sebagai tersangka dalam SPDP. Belakangan, Polri meralat. Seharusnya dituliskan terlapor.

Menurut Chaerul, seharusnya tidak ada penyebutan tersangka dalam SPDP. "Dalam memulai penyidikan, belum jelas siapa tersangka karena tugas penyidik lah untuk menemukan siapa tersangkanya. Artinya, pada akhir penyidikannya baru ditetapkan tersangka," kata mantan jaksa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com