Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Agung Minta SPDP Dicabut

Kompas.com - 12/10/2011, 16:37 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Jaksa Agung Darmono menyarankan agar Markas Besar Polri mencabut surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang menuliskan perihal Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary sebagai tersangka dalam kasus surat palsu Pemilu Legislatif 2009 di Halmahera Barat, Maluku Utara. Hal ini ia sampaikan mengingat sempat terjadi polemik terkait status Hafiz tersebut.

"Saya mengharapkan, kalau penyidik belum menetapkan jadi tersangka, surat itu dicabut kembali karena surat itu secara hukum sudah menerangkan adanya tersangka. Itu surat resmi, bukan surat liar. Cabut surat, hentikan penyidikan, selesai. Enggak perlu repot-repot," ujar Darmono di Kejaksaan Agung, hari Rabu (12/10/2011).

Pasalnya, surat itu telah masuk dalam registrasi SPDP di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, kepolisian harus bertanggung jawab untuk mencabutnya kembali.

"Kalau kita sudah dapat SPDP, kita secara hukum sudah mencatat dalam register SPDP, berarti sudah ada tersangka di situ. Untuk mempertanggungjawabkannya, ya, dicabut. Sebenarnya saya tidak ingin berpolemik dengan polisi. Itu temen kita. Temen baik kita semua," jelasnya.

Seperti yang diketahui, Markas Besar Polri telah melakukan klarifikasi terkait pergunjingan status Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sebagai tersangka dalam kasus Halmehera Barat. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Ketut Untung Yoga Ana, penulisan SPDP yang bertuliskan perihal Hafiz sebagai tersangka merupakan kesalahan administratif. Seharusnya Hafiz berstatus sebagai pelapor, bukan tersangka.

Ia mengacu pada perbedaan penulisan di mana perihal pada kepala surat tertulis tersangka. Sementara isi SPDP menyebut Hafiz sebagai terlapor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com