Saran Megawati soal Polemik Perbatasan Indonesia-Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah dan DPR harus meninjau daerah perbatasan wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang disebut menjadi polemik dengan Malaysia.

Menurut Megawati, hal tersebut penting agar berbagai isu ada atau tidaknya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia diketahui kebenarannya.

"Lebih baik kita lihat ke lapangan dari pada kita hanya berbicara tanpa berada di lapangan, karena masalah perbatasan ini adalah masalah perbatasan bangsa dan negara. Kita harus lihat keadaan sebenarnya seperti apa disana, sehingga tidak menjadi satu polemik yang dibicarakan di Jakarta," ujar Megawati di Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dikatakan Megawati, permasalahan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia seharusnya dijadikan pioritas utama bagi negara. Ia menilai, pemerintah harus mengelola beberapa wilayah di perbatasan tersebut dengan baik, agar tidak terulang hilangnya wilayah Sipadan dan Ligitan beberapa waktu lalu.

"Dan pemerintah harus betul-betul secara keras menutup semua wilayah NKRI ini baik disisi laut, darat maupun udara," tegas Megawati.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap soal wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat yang disebutnya diambil alih Malaysia. Dikatakan Hasanuddin, Malaysia menguasai hampir 1.500 hektare di wilayah Camar Bulan. Selain itu, di Tanjung Datuk kehilangan seluas 800 meter garis pantai.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah pernyataan Hasanuddin. Disebutkan, tidak ada patok wilayah perbatasan kedua negara yang bergeser.

Komisi I DPR akan melakukan peninjauan lapangan akhir pekan ini untuk mengumpulkan lebih banyak data. Setelah itu, Komisi I akan memanggil pemerintah untuk meminta klarifikasi.