Pimpinan DPR, Hentikanlah Sifat Kekanak-kanakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak memberikan pernyataan yang dapat memperuncing permasalahan terkait pemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sikap itu dinilai membuat permasalahan tidak selesai.

"Kita berharap pimpinan DPR jadi orang yang bijak, tidak turut memperuncing. DPR masih banyak pekerjaan rumah. Karena itu, hentikan perilaku kekanak-kanakan ini," kata Direktur State Budget Watch (SBW) Ramson Siagian pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (31/9/2011).

Juru bicara KPK Johan Budi SP yang ikut dalam diskusi itu juga mengkritik pernyataan salah satu pimpinan DPR. Pernyataan pimpinan itu menyatakan, KPK ingin mempermalukan dengan menghadapkan empat pimpinan Banggar ke media.

"Pimpinan Banggar empat-empatnya dijejerin, difoto, dimasukkan ke berita. Seolah-olah KPK melakukan itu. Tidak begitu saya sampaikan ke pimpinan DPR. Ada atau tidak pimpinan Banggar masuk ke KPK, tiap hari di situ media memberitakan apa yang ingin diberitakan," kata Johan.

Johan mengatakan, KPK tidak pernah membesar-besarkan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu menutup-nutupi kasus lain seperti kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan M Nazaruddin. KPK, kata dia, tetap bekerja meskipun tidak ada pemberitaan mengenai kasus itu.

"Media punya hak untuk memilih kasus apa yang akan diangkat. Kasus Nazaruddin masih tetap diproses. Nanti, kalau ada kasus baru, kasus Kemennakertrans dilupakan juga. Tapi, bukan berarti KPK tidak bekerja. KPK itu seolah-olah diawasi 24 jam oleh media. Sangat sulit hangky pangky di KPK," pungkas Johan.