Gagalnya Penegakan Hukum dan HAM

Sayangnya, Komnas HAM sebagai lembaga independen yang diharapkan progresif dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM justru terjebak dalam situasi ini sehingga perannya pun terlihat kurang lugas dan berani membongkar akar kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi.

Kelima, terpasungnya kebebasan pers. Pers telah secara dominan dikendalikan pemilik media yang berkepentingan atas kuasa politik, baik di level nasional maupun lokal. Pekerja pers juga kerap mendapatkan ancaman, bahkan aksi kekerasan tanpa ada pertanggungjawaban dari pelaku. Indikasi ini dikuatkan oleh laporan Reporters Sans Frontieres yang menempatkan Indonesia di posisi terburuk sejak 2002, yakni di peringkat ke-117 pada 2010.

Kelima palang pintu, dalam kerangka analisis rule of law (Bedner, 2010), merupakan pengingkaran elemen-elemen substantif yang jelas sangat berbahaya bagi masa depan hukum dan HAM. Boleh dikata, secara ketatanegaraan telah rapuh untuk bangunan sistem politiknya, disertai begitu rendahnya kadar konstitusionalisme Indonesia di tangan pemerintah. Ironisnya, SBY terkesan sangat tak berdaya melawan permasalahan hukum dan HAM yang mendera ini.

Peran kampus

Yang mengejutkan, kenyataan palang pintu penegakan rule of law dan HAM yang demikian itu diperpuruk keinginan sejumlah kampus, terutama fakultas hukum, yang menghapus mata kuliah HAM dari daftar kurikulum.

Belum jelas apa alasannya, tetapi keinginan ini terendus dari sejumlah dokumen penyusunan kurikulum nasional, yang semata lebih mementingkan mata kuliah yang ramah terhadap kepentingan pasar. Ini menunjukkan, lemahnya komitmen juga ditunjukkan oleh perguruan tinggi, yang kian memperlihatkan gejala komersialisasi dan pragmatisme.

Bahayanya, kampus sekadar mampu mencetak ’tukang-tukang’ yang mahir menerapkan pasal atau pasalistik, sementara ajaran rule of law dan HAM manusia kian menjauh dari upaya pembelaan akademisi kampus atas situasi sosial politik kebangsaan. Apalagi, legitimasi kampus dan akademisi kerap dituding justru masuk dalam arus besar legalisasi kebijakan yang melanggar HAM. Disadari atau tidak, tak sedikit kampus atau individu akademisi yang melacurkan pengetahuan dan keilmuan untuk mengeruk keuntungan di tengah karut-marut penegakan hukum.

Sangat jelas, persoalan penegakan hukum dan HAM masih merupakan agenda besar dan panjang bagi bangsa Indonesia. Kita perlu terus-menerus mengingatkan penyelenggara negara agar menunjukkan komitmen untuk memindahkan ”rel” politik hukumnya kembali ke jalur yang lebih menegaskan gagasan konstitusionalisme Indonesia yang lebih menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

R Herlambang Perdana Pengajar Hukum Tata Negara dan HAM Fakultas Hukum Unair dan Anggota Sepaham