Permainan di Badan Anggaran Tertutup

Jakarta, Kompas - Dugaan praktik korupsi dan permainan proyek di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang terkadang disebut mafia anggaran, melibatkan banyak pihak dan tertutup. Sulit untuk membuktikan dugaan permainan itu karena praktiknya seperti orang buang gas. Ada bau, tetapi sulit diketahui siapa yang membuang gas.

Pengakuan itu dikatakan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (28/9). ”Meski diubek-ubek, tetap sulit membuktikan dugaan adanya permainan di Badan Anggaran itu,” katanya.

Menurut Bambang, kemungkinan permainan di Badan Anggaran dipicu oleh terbatasnya anggaran negara di satu sisi serta besarnya permintaan di sisi lain. Cara termudah mengatasi praktik itu adalah memperketat pelaksanaan tender proyek di kementerian. ”Coba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi ketat semua tender di kementerian. Pasti ada pihak yang berteriak. Dari sana, dapat dibuka permainannya,” ujarnya.

Kondisi ini, kata Bambang, karena ada kelompok tertentu yang sering disebut broker yang menguasai proyek di kementerian. Broker ini yang diduga bermain, baik di kementerian maupun saat pembahasan anggaran di DPR.

”Mereka itu diduga berani main-main karena meyakini pasti akan mendapatkan proyeknya. Untuk itu, jika tender dilakukan dengan benar, praktik ini lebih mudah terbongkar,” ujarnya.

Pengakuan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan mantan anggota Badan Anggaran DPR, mengenai fee untuk sejumlah proyek, seperti pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, menunjukkan hal itu. Nazaruddin, yang kini menjadi tersangka korupsi proyek wisma atlet, mendapatkan komisi 18 persen dari nilai proyek, yang dananya mengalir pula ke pejabat eksekutif dan DPR.

Permainan diduga dilakukan dengan anggota Badan Anggaran meminta proyek atau komisi ke kementerian atau lembaga tertentu. Imbalannya, anggaran yang diajukan disetujui DPR.

”Saya tidak tahu dan tidak tertarik dengan permainan di Badan Anggaran DPR. Namun, setiap anggota DPR bisa mengusulkan program untuk daerah pemilihannya melalui komisi yang bersangkutan. Menteri, dalam tahap tertentu, juga memiliki diskresi untuk menentukan lokasi dari proyek yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR,” tutur Bambang.

Beragam permainan di Badan Anggaran DPR, yang informasinya diperoleh Kompas, belum bisa dikonfirmasi karena Bambang tak tertarik dengan permainan itu. Diperoleh informasi, ada anggaran yang disepakati Badan Anggaran DPR untuk proyek di kementerian tertentu yang tidak dibahas komisi di DPR yang membidangi kementerian itu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap Badan Anggaran DPR bisa lebih terbuka, misalnya dengan melibatkan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembahasan anggaran di badan itu. Pada saat yang sama, pembahasan antara komisi di DPR dan kementerian terkait dengan pembahasan anggaran proyek harus lebih dimaksimalkan.