"Serang(-an) Balik Mafia Anggaran"
Langkah politik yang dilakukan Badan Anggaran dengan mengirimkan surat pengembalian pembahasan RAPBN 2012 kepada pimpinan DPR berbuah inisiatif untuk melakukan rapat konsultasi yang akan dilakukan dengan pimpinan KPK. Langkah ini dicurigai sebagai upaya Badan Anggaran berlindung di balik jabatan politiknya dan menghindar dari proses hukum yang sedang dilakukan KPK.
KPK perlu mewaspadai pemanfaatan forum rapat konsultasi yang akan dijadikan sebagai bentuk ”tawar-menawar” yang dapat berujung pada ”mandulnya” penegakan hukum oleh KPK. Apalagi, forum ini digunakan untuk memproteksi anggota DPR dari pemeriksaan yang akan dilakukan.
Serangan balik mafia anggaran ini harus dijawab oleh KPK dengan ”serangan balasan” untuk menunjukkan bahwa KPK tak bisa diintervensi pihak mana pun, termasuk DPR. Hal tersebut dilakukan dengan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Kewenangan di bidang anggaran secara konstitusional dijalankan DPR melalui alat kelengkapan, yaitu Badan Anggaran. Badan Anggaran tentunya jadi bagian dari institusi yang paling mengetahui bagaimana proses penganggaran itu berjalan, termasuk bagaimana praktik mafia anggaran tersebut menjamur.
Secara institusional, jika DPR merasa pemeriksaan terhadap anggota Badan Anggaran menyebabkan terganggunya proses pembahasan anggaran, mekanisme pergantian anggota Badan Anggaran jadi hal yang paling mungkin dilakukan. Dengan begitu, ke depan tak perlu ada alasan ”mengada-ada” bahwa pemeriksaan oleh KPK mengganggu proses pembahasan anggaran.
Pemeriksaan oleh KPK terhadap proses penganggaran di Badan Anggaran menjadi titik awal untuk memperbaiki proses dan mekanisme penganggaran yang selama ini menyebabkan tumbuh suburnya praktik mafia anggaran. Penting untuk tetap mempertahankan Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap di DPR, tetapi dengan memperbaiki sistem di dalamnya. Ibarat membunuh ”tikus”, tetapi tidak dengan membakar ”lumbungnya”.
Terpopuler
Now Trending
