Gaya Kepemimpinan SBY Masih Mengambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Janji pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbarui gaya kepemimpinan terkait rencana perombakan kabinet, dinilai masih mengambang. Saat ini rakyat membutuhkan kerja nyata yang memihak mereka, bukan sekadar wacana.

Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (26/9/2011). Dia menanggapi pernyataan pemerintah. terkait rencana perombakan Kabinet Indonedia Bersatu II.

Ketika menjelaskan target dari rencana reshuffle kabinet pada Oktober mendatang, kantor kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden berniat menerapkan gaya baru dalam pemerintahannya. Dijelaskan bahwa gaya baru itu diperlukan untuk mengakselerasi perubahan.

Menurut Bambang Soesatyo, pernyataan soal gaya pemerintahan baru itu masih mengambang alias tidak jelas. "Siapa yang bisa mencerna dan memaknai dengan tepat bunyi kalimat 'gaya baru memerintah' dan 'akselerasi perubahan' itu? Mungkin tidak banyak, karena serba abu-abu, mengambang, dan bahkan praktis belum bermakna apa pun. Itu lebih merupakan permainan kata-kata agar terlihat gagah dan konseptual," katanya.

Gaya memerintah adalah persoalan yang tidak mendesak untuk diwacanakan di ruang publik. Apalagi, niat untuk menerapkan gaya baru pemerintahan itu, berarti ada masalah dengan gaya pemerintahannya saat ini.

Sejauh ini, lanjut Bambang, publik hanya paham bahwa pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sekarang lamban dalam merespons berbagai persoalan. Beberapa kementerian bahkan terbelit skandal korupsi. Soal akselerasi perubahan, juga kurang jelas maksudnya.

Pertanyaannya, ungkap Bambang, perubahan apa yang ingin segera diwujudkan sepanjang sisa waktu tiga tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono? Menegakkan hukum yang sudah demikian karut marut? Atau, merevitalisasi potensi ekonomi nasional yang merosot, akibat adopsi liberalisasi pasar tanpa pelindungan atas kepentingan nasional?

"Tuntutan rakyat kepada Presiden Yudhoyono dan Boediono sangat sederhana, yaitu memberi bukti bahwa pemerintahan mereka pro-rakyat," ucap Bambang.