Pernyataan Presiden Dinilai Tidak Penting

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait jaringan teroris yang melakukan pengeboman di halaman Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Kota Solo, Jawa Tengah, dinilai tidak penting untuk rakyat.

Rakyat membutuhkan langkah konkret pemerintah dalam penuntasan jaringan terorisme. "Kalau dari (kelompok) Cirebon emang kenapa? Buat rakyat itu tidak penting. Buat rakyat, ya, ditangkap," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Kompleks DPR, Senin (26/9/2011).

Menurut Hasanuddin, terlalu cepat Presiden mengungkap ke publik tergabung jaringan mana pelaku yang beraksi di Solo. "Kalau Kapolri salah (bicara), bisa SBY yang ralat. Kalau SBY yang salah, siapa yang ralat?" kata politisi PDI-P itu.

Hasanuddin mendukung sikap Presiden yang melakukan investigasi internal kepolisian. Pasalnya, menurut dia, aparat telah kecolongan terkait ledakan di Solo. Dengan investigasi itu akan terlihat di mana letak kesalahan. "Hasil investigasi harus disampaikan ke publik," katanya.

Sebelumnya, menurut Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN) sudah memberi peringatan dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo juga sudah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian. Nyatanya, teror masih terjadi.

Pemerintah setengah hati

Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR, menilai komitmen pemerintah belum penuh dalam memberantas terorisme. Penilaian dia berdasarkan tidak terlihatnya langkah-langkah pemerintah pasca-ledakan bom bunuh diri di Cirebon, Jawa Barat, pertengahan April 2011 .

"Persoalan teroris masih merupakan bahaya laten. Pemerintah tidak boleh setengah-setengah dalam menuntaskan. Pemerintah harus membangun kerja sama dengan seluruh masyarakat. Ini bukan persoalan salah satu agama. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan," ungkap politisi Partai Gerindra itu.