Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut, Dana Partai Demokrat dari Lima Proyek

Kompas.com - 20/09/2011, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, sejumlah proyek di kementerian dan BUMN menjadi sumber dana kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung tahun lalu.

Proyek tersebut di antaranya proyek Hambalang, proyek pengadaan e-KTP, proyek Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dua proyek pembangkit listrik PLN. Hal tersebut disampaikan Nazar seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin (19/9/2011) malam.

Menurutnya, pertanyaan soal sumber dana Kongres Partai Demokrat itu ditanyakan penyidik KPK kepada dia. "Kalau Januari-Februari 2010 sampai awal Mei, biaya kongres itu yang mengelola namanya Eva. Tapi waktu hari H, uang kan dibawa ke Bandung, Anas (Anas Urbaningrum) waktu itu mengatakan supaya uang itu dipegang Yulianis," kata Nazar.

Dia memaparkan, dana dari proyek Hambalang diserahkan ke Yulianis dari seorang pengusaha bernama Mahfud. Namun, Nazar tidak menyebutkan jumlahnya. Kemudian dari proyek e-KTP, menurut dia, mengalir Rp 40 milliar yang diserahkan pengusaha bernama Andi.

"Terus dari proyek BOS diserahkan oleh pengusaha langsung dari Yulianis," lanjutnya.

Lalu dari proyek pembangkit listrik PLN, Nazar juga tidak menyebutkan jumlah uangnya. Dia hanya mengatakan, dana berasal dari proyek pembangkit listrik PLN di dua daerah, yakni di Riau yang dimenangkan PT Rekin (Rekayasa Industri) dan di Kalimantan Timur.

"Waktu itu yang menyerahkan Mahfud juga melalui Adhi Karya. Waktu itu yang serahkan ke Yulianis namanya Bu Wila," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengutip keterangan Nazaruddin yang mengakui adanya dana sekitar Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS untuk Kongres Partai Demokrat.

Keterangan Yulianis

Sebelumnya, saat ditemui Kompas, Selasa (13/9/2011), Yulianis menuturkan, ada tiga jenis uang atas perintah Nazaruddin yang dia catat saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Pertama, uang dari perusahaan Grup Permai sebesar Rp 30 miliar. Kedua, uang 2 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari perusahaan, dan ketiga uang 3 juta dollar AS yang berasal dari sumbangan. Ia tidak menyebut asal sumbangan.

Dari sejumlah uang itu, uang Rp 30 miliar dari perusahaan hanya dipakai sekitar Rp 600 juta. Uang 2 juta dollar AS dari perusahaan masih utuh dan uang dari sumbangan dipakai 1,8 juta dollar AS.

Yulianis mengaku mengembalikan sisa uang perusahaan sebesar Rp 29,4 miliar ke kas perusahaan. Uang perusahaan sebesar 2 juta dollar AS dibawa oleh Nazaruddin dan sisa uang sumbangan senilai 1,2 juta dollar AS dibawa oleh Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin.

Dengan perhitungan ini, menurut Yulianis, sebenarnya Nazaruddin justru mengambil untung dalam Kongres Partai Demokrat. Pasalnya, meski kehilangan Rp 600 juta, istrinya membawa sisa uang sumbangan sebesar 1,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 10,2 miliar dengan kurs 1 dollar AS sama dengan Rp 8.500.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com