Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas TV Hanya "Content Provider"

Kompas.com - 09/09/2011, 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comKompas TV saat ini bukan penyelenggara siaran, melainkan hanya sebagai content provider sehingga tidak memerlukan izin siaran.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik Hidayat Mihardja hari Jumat (9/9/2011) petang menegaskan hal ini menanggapi siaran pers Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyebutkan Kompas TV tidak berizin. "Kompas TV adalah content provider, bukan penyelenggara siaran, jadi tak perlu punya izin siaran," tutur Taufik.

Ditegaskan Taufik bahwa yang wajib memiliki izin siaran adalah TV lokal yang merupakan penyelenggara siaran. "Kamis, 8 September, Kompas TV sudah bertemu dengan KPI dan sudah ada sejumlah kesepahaman," ungkap Taufik.

Dalam pertemuan Kompas TV dengan KPI, 8 September, KPI mengungkapkan dua kekhawatiran mereka. Pertama, soal konten daerah. KPI minta agar konten daerah tidak berkurang. "Kompas TV malah memberi porsi 30 persen untuk konten daerah, lebih besar dari ketentuan 10 persen," papar Taufik.

Kedua, soal identitas TV daerah. KPI khawatir identitas itu dihilangkan dan diganti dengan Kompas TV. "Kompas TV mengakomodasi hal itu dengan menampikan logo TV lokal di layar kaca. Jadi, kekhawatiran KPI soal hilangnya identitas konten TV lokal tidak berdasar," kata Taufik.

Bahkan, kata Taufik, rencananya TV-TV lokal yang bekerja sama dengan Kompas TV menginginkan komposisi konten lokal dan nasional 50:50. "Jadi, ke depan, komposisinya akan demikian. Namun, karena ada keterbatasan sumber daya manusia, konten masih terbatas," papar Taufik.

"Saya rasa kesan adanya ketimpangan konten lokal dan konten nasional itu karena orang melihat penampilan promo Kompas TV. Namun, sebenarnya program asli Kompas TV baru dimulai 9 September ini dan di dalamnya sudah ada konten yang digabung seperti itu," kata Taufik.

Menurut Taufik Mihardja, Kompas TV sebagai penyedia konten akan tetap jalan dan tidak ada masalah. Namun, Kompas TV juga sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara siaran dengan meminta izin untuk mendirikan TV di beberapa daerah dan juga akan menjadi operator TV berbayar. "Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan tercapai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com