Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siti Romlah Resmi Gantikan Nazaruddin

Kompas.com - 09/09/2011, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Siti Romlah, politisi Partai Demokrat, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (9/9/2011). Siti menggantikan tersangka Muhammad Nazaruddin yang resmi diberhentikan sebagai anggota DPR.

Pelantikan Siti dilakukan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Pelantikan diawali pembacaan surat keputusan Presiden terkait pergantian antarwaktu (PAW) Nazaruddin. Kepres itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa.

Terkait resmi menjadi anggota Dewan, kepada wartawan, Siti memberi tanggapan normatif. "Harapan saya bisa membantu menyampaikan aspirasi yang sudah membantu saya. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas," kata anggota dari daerah pemilihan Jawa Timur IV meliputi Jember dan Lumajang itu seusai pembacaan sumpah jabatan.

Ada janji Anda untuk konstituen? "Nanti lah itu," jawab perempuan yang mulai bergabung dengan Demokrat pada 2009 itu.

Sebelum melantik, Marzuki sempat membanggakan proses pergantian antarwaktu (PAW) Nazaruddin di DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Presiden yang sesuai aturan. Dia juga mengkritik partai lain yang masih mempertahankan anggota yang bermasalah.

"Memang luar biasa saudara Nazaruddin, semua mengikuti aturan, sementara anggota yang lain, ada yang sudah masuk penjara pun tidak diproses. Ada yang sudah keluar penjara pun masih mau masuk DPR," kata Marzuki saat rapat internal Fraksi Partai Demokrat.

"Saya jelas-jelas nyatakan tidak ada alasan sudah dipenjara bisa masuk DPR. Itu undang-undangnya. Kalau sudah memiliki kekuatan hukum, harus dipecat," kata Marzuki disambut riuh tepuk tangan para politisi Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com