Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Buruk, Pemerintah Harus Minta Maaf

Kompas.com - 08/09/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus meminta maaf atas buruknya layanan mudik tahun 2011. Kualitas pelayanan mudik oleh pemerintah tahun ini dirasakan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun keselamatan.                

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, Kamis (8/9/2011), saat rapat kerja evaluasi mudik bersama jajaran Kementerian Perhubungan.

Yudi mengungkapkan, penurunan dari sisi keamanan bisa dilihat dari maraknya kasus kejahatan yang menimpa pemudik, baik yang menggunakan bus maupun kereta. Pembajakan kereta api juga kasus yang paling menonjol disamping modus kejahatan lama, seperti pencopetan dan hipnotis.

Sementara itu, dari sisi kenyamanan, hal yang paling dirasakan adalah meningkatnya keluhan akan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Pulau Jawa, termasuk beberapa jalur langganan macet juga belum menampakkan perbaikan.  

"Ada laporan waktu tempuh Jakarta-Solo menjadi 45 jam. Jakarta- Yogyakarta 43 jam. Demikian juga waktu tempuh Jakarta-Semarang dan Jakarta-Surabaya yang harus dijalani dua kali lebih lama," kata dia.

Di jalur pendek, kata Yudi, juga dilaporkan kemacetan hebat, antara lain jalur Sukabumi-Ciawi yang harus ditempuh dalam 18 jam dan Bandung-Tasik ditempuh dengan waktu 10 jam.

Untuk transportasi laut, kejadian tenggelamnya KM Windu Karsa menjadi catatan buruk tahun ini. Sementara itu, untuk kecelakaan tol, yang menjadi perhatian adalah Tol Cipularang yang memakan korban jiwa cukup banyak, terutama saat arus balik.              

Sementara itu, dalam sambutan pada acara Penutupan Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu, Menteri Perhubungan mengatakan, "Penilaian terhadap keberhasilan penyelenggaraan Lebaran tahun ini, kami serahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang merasakan secara langsung apa yang telah kami kerjakan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    Nasional
    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Nasional
    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    Nasional
    Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Nasional
    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Nasional
    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Nasional
    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Nasional
    PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

    PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

    Nasional
    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    Nasional
    Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

    Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

    Nasional
    PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

    PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

    Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

    Nasional
    Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

    Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com