Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Juga Nama-nama di Sekitar Nazaruddin

Kompas.com - 24/08/2011, 17:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Daerah RI, I Wayan Sudirta, mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi jangan hanya terfokus pada Nazaruddin. Pasalnya, dalam penanganan kasus dugaan korupsi Nazaruddin hingga saat ini, baru nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang dipanggil KPK. Sementara nama lainnya, seperti Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, belum dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet tersebut.

"Saksi mana yang sudah diperiksa oleh KPK terkait kasus Nazaruddin? Nazaruddin kan juga sudah menyebutkan sejumlah nama. Itu sudah diperiksa apa belum," ujar Wayan dalam diskusi "Kasus Nazaruddin, Ujian Terakhir Pemberantasan Korupsi" di Gedung DPD RI, Rabu (24/8/2011). "Fokus perkara kan harus dimulai dengan kumpulkan bukti dan saksi-saksi. KPK jangan lelet dan jangan lambat sehingga orang tidak hanya bicarakan Nazaruddin pribadi," sambungnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Ia menyatakan, dari permintaan Nazaruddin kepada Presiden, terlihat indikasi ia sebenarnya ingin mengatakan, fokus harusnya bukan pada dirinya semata. Masih ada aktor-aktor di balik 35 kasus yang melilitnya.

"Jangan fokus Nazaruddin terus. Seharusnya KPK mengembangkan kasus ini, apalagi Nazaruddin itu muncul di kasus Rosalina yang juga menyebut sejumlah nama. Nazaruddin sebenarnya ingin mengatakan, "Tolong dong jangan fokus saya saja"," papar Yenti.

Yenti juga mengungkapkan, Nazaruddin menjadi contoh bahwa korupsi politik kian menjadi tren saat ini. Ia menuturkan akan susah memberantas korupsi politik jika orang yang dipilih pun berasal dari dana korupsi. "Korupsi yang sudah dikaitkan dengan politik akan berbahaya. Susah memberantas jika orang yang terpilih dibiayai oleh hasil korupsi. Korupsi politik lebih banyak konspirasi. Di mana pelakunya lebih dari satu orang," tukas Yenti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com