Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zainal Nilai Penetapan Tersangka Aneh

Kompas.com - 22/08/2011, 09:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Zainal Arifin Hoesin, mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK) membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan surat keputusan MK terkait Sengketa Pemilu tahun 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I.

"Pentapan tersangka itu aneh," kata Andi M Asrun, pengacara Zainal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2011), saat dimintai tanggapan penetapan tersangka kliennya.

Andi mengatakan, kasus itu pertama kali dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Zainal atas perintah Ketua MK, Mahfud MD. Pengaduan melalui surat itu lalu tak ditindaklanjuti penyidik hampir satu tahun.

"Satu tahun tidak terjadi apa-apa. Ngomong lah Pak Mahfud (penyelidikan tak jalan). Setelah itu ada reaksi dari Pak Kapolri (Jenderal) Timur Pradopo. Kok sekarang Pak Zainal malah dijadikan tersangka, enggak benar itu," kata dia.

Andi mengklaim, kliennya tidak pernah mengkonsep surat dengan substansi penambahan suara untuk Partai Hanura. Akibat surat itu, Dewi Yasin Limpo sempat terpilih menjadi calon legislatif dari Partai Hanura. Zainal, kata Andi, hanya membuat konsep surat dengan substansi penjelasan sesuai keputusan MK.

"Konsep surat yang dibuat tidak ada kata penambahan. Hanya menerangkan keputusan MK. Konsep surat itu juga mau dikonsultasikan ke Pak Ketua MK. Bukan untuk digunakan. Tiba-tiba ada yang curi. Kita inginnya polisi bekerja profesional lah," ucap dia.

Zainal adalah tersangka kedua setelah penyidik Direktorat I Tindak Pidana Umum Bareskrim menjerat Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK. Polri belum menjelaskan peran Zainal dalam kasus itu.

Sebelumnya, Zainal telah diperiksa sebagai saksi. Telah diperiksa pula saksi lain seperti Andi Nurpati (mantan anggota KPU), Arsyad Sanusi (mantan hakim MK), Dewi Yasin Limpo (mantan caleg Partai Hanura), dan lainnya. Penyidik juga telah mengkonfrontasi para saksi lantaran banyak perbedaan keterangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com