Anas Siap Dipanggil Komite Etik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku siap dipanggil oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan terkait tuduhan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Nazaruddin menuding Anas sempat bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan mengenai kasus yang menjeratnya.

"Saya siap membantu Komite Etik KPK untuk memberikan keterangan yang diperlukan," ujar Anas kepada wartawan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (12/8/2011). Komite Etik berencana memanggil beberapa pejabat internal dan luar KPK untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik para pimpinan KPK seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, selain Anas, beberapa anggota DPR yang akan dimintai keterangan adalah Benny K Harman, Angelina Sondakh, dan Saan Mustofa. Mereka rencananya akan dimintai keterangan pada Selasa (16/8/2011) pekan depan.

"Tapi sampai saat ini saya belum terima suratnya, tetapi kalau diundang, saya pasti datang," tambah Anas.

Dari tempat persembunyiannya, beberapa waktu lalu, Nazaruddin sempat menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah bersama Ade Raharja bertemu dengan Anas Urbaningrum pada akhir Juni lalu. Dalam pertemuan itu, menurut Nazaruddin, mereka sepakat agar pengusutan korupsi wisma atlet dibatasi hanya sampai pada Nazar sebagai tersangka.

Imbalan dari kesepakatan itu, kata Nazaruddin, Demokrat akan memperjuangkan keduanya agar lolos seleksi pimpinan komisi antikorupsi periode berikutnya. Namun, mereka membantah tuduhan tersebut.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini juga menuduh Wakil Ketua KPK lainnya, M Jasin, mengenal dan pernah berhubungan dengan Anas. Namun, Jasin juga membantah.

Ketua KPK Busyro Moqoddas juga tak luput dituding oleh mantan Bendahara Umum Demokrat tersebut. Busyro dituding pernah bertemu dengan petinggi Partai Demokrat. Wakil Ketua KPK lainnya, Haryono Umar, juga disebut beberapa kali bertemu dengan Badan Anggaran DPR.