Ruang Gelap Pendanaan Partai

Oleh Adnan Topan Husodo

Nyanyian Nazaruddin diamini oleh sopir sekaligus asisten pribadinya. Mereka bersaksi tentang gelontoran uang puluhan miliar rupiah dalam Kongres Partai Demokrat untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Nazaruddin juga menyebut beberapa politisi Demokrat yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

Pengakuan Nazaruddin atas berbagai macam skandal di tubuh Partai Demokrat sebenarnya merupakan bentuk konfirmasi atas dugaan praktik kejahatan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas partai politik. Artinya, kasus dugaan suap dalam kegiatan partai sekaligus bagaimana selama ini partai mengoleksi dana merupakan gejala umum di semua partai politik yang berkuasa.

Bisa dikatakan bahwa korupsi di internal partai politik merupakan pendorong utama maraknya praktik kejahatan korupsi dan melibatkan kader partai yang duduk di berbagai jabatan politis.

Hal ini memang tak bisa dihindari karena partai politik di Indonesia tidak memiliki tradisi menerima donasi dari konstituen. Juga sebaliknya, konstituen tidak memiliki ikatan kuat dengan partainya sehingga tidak ada kebiasaan untuk menyumbang partai.

Mahalnya biaya politik

Di sisi lain, struktur partai politik yang kompleks—bahkan hingga ke ranting— membawa konsekuensi pada besarnya ongkos untuk menggerakkannya. Di sisi lain, kompetisi politik—baik di internal partai maupun dalam pemilu—membutuhkan biaya politik yang semakin besar, apalagi dengan makin maraknya praktik suap-menyuap.

Dengan demikian, posisi strategis di departemen ataupun lembaga pemerintahan akan selalu menjadi perebutan sengit antarpartai karena menjadi sumber daya finansial yang tiada habisnya. Bahkan, seorang presiden sekalipun—yang memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantunya di kabinet—harus melakukan kompromi (baca: kalah) karena kuatnya tekanan dari partai politik, terutama yang menyokong kekuasaan presiden.

Jika kemudian ada menteri yang terjerat kasus korupsi atau anggota DPR yang terlibat permainan proyek, hal itu adalah bagian dari jalan (elite) partai untuk mendapatkan pendanaan utama, selain kucuran dana dari segelintir pengusaha, baik karena melekat jabatan di dalamnya sebagai elite partai maupun yang diperoleh melalui jalan memeras.