Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Peringatkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 14:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra DPR RI menilai pengajuan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR RI Marzuki Alie terlalu berlebihan menyusul pernyataannya tentang wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemutihan untuk para koruptor, Jumat lalu. Menurut Juru Bicara Fraksi Gerindra Marthin Hutabarat, Marzuki hanya perlu diingatkan.

"Terlalu berlebihan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada Ketua DPR Marzuki Alie hanya karena ucapannya yang tidak pas dengan kesadaran politik masyarakat tentang KPK dan koruptor. Fraksi Gerindra cenderung untuk mengingatkan Marzuki Alie agar lebih hati-hati bicara kepada pers menyangkut soal hukum atau soal apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/8/2011).

Menurut Marthin, Marzuki perlu diingatkan karena posisinya sebagai ketua lembaga yang mewakili rakyat. Marzuki bukan sekadar pimpinan partai politik atau bahkan perusahaan. Oleh karena itu, Gerindra sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan surat peringatan kepada Marzuki dalam waktu dekat.

Selain itu, Gerindra juga memandang pentingnya evaluasi kinerja para staf ahli pimpinan DPR, terutama staf-staf ahli Marzuki Alie. Pasalnya, sudah beberapa kali Marzuki mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

"Kalau perlu staf-staf ahlinya yang tidak becus diganti. Kita perlu menjaga kredibilitas DPR ini ke depan, dan paling penting berperan menjaganya adalah Ketua DPR," tandasnya.

Marzuki Alie dikecam oleh publik pascapernyataannya Jumat lalu tentang wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor. Menurut politisi Demokrat tersebut, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya.

Soal koruptor, ia juga menyampaikan wacana pemaafaan. Idenya, para koruptor yang kini buron di luar negeri di maafkan agar uang mereka yang jumlahnya sangat besar bisa dibawa kembali ke dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com