Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Idealnya dari Luar KPK

Kompas.com - 02/08/2011, 03:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Mas Achmad Santosa, mengapresiasi langkah Komite Etik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ingin merubah komposisi lebih banyak dari pihak luar lembaga tersebut. Ia dimintai pendapatnya mengenai pergantian dua orang pimpinan KPK, yakni Busyro Muqqodas dan Haryono Umar yang digantikan oleh Syafii Ma'arif dan Nono Anwar Makarim dalam komposisi Komite Etik.

"Memang idealnya komposisi itu (Komite Etik KPK) berasal dari luar lembaga antikorupsi selama ini," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad menuturkan, selama ini, Komite Etik KPK hanya memiliki dua orang dari luar lembaga yaitu Mardjono Reksodiputro dan Syahruddin Raso. Namun, dia menilai, orang dalam dalam komposisi Komite Etik tersebut juga mempunyai integritas yang cukup bagus.

"Seperti Abdullah Hehamahua itu orangnya sangat kritis terhadap kebijakan kepemimpinan KPK, walaupun dia orang dalam," katanya. Apalagi, lanjut Mas Achmad, ditambah dengan bergabungnya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan di tubuh KPK. "Kedua orang itu (Buya dan Nono anwar) juga mempunyai intergritas yang luar biasa. Maka dari itu saya optimis, dengan Komite Etik KPK yang akan menjunjung tinggi kebenaran, menggali fakta, dan menyampaikan rekomendasi bagi penyempurnaan prosedur dan mekanisme KPK agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang," tukasnya.

Komite Etik dibentuk KPK untuk membuktikan kebenaran tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK. Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, merekayasa kasusnya.

Awalnya dalam komposisi komite tersebut berasal dari unsur dalam KPK dan luar KPK. Namun, karena desakan dari berbagai pihak yang menginginkan internal komite tersebut bersih dari keterlibatan orang dalam, akhirnya dua pimpinan KPK Busyro Moqqodas, dan Haryono Umar digantikan oleh Buya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, hingga saat ini total anggota komite etik terdiri dari tujuh orang. Sebagian di antaranya berasal dari jajaran KPK yakni Bibit Samad Riyanto, Said Zainal Abidin, Abdulah Hehamua. Sedangkan dari unsur eksternal yakni Ahmad Syafii Maarif, Nono Anwar Makarim, Harjono Reksodiputro, dan Syafrudin Rosul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com