Busyro dan Haryono Mundur dari Komite Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komposisi anggota Komite Etik KPK berubah. Dua unsur pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Haryono Umar, keluar dari keanggotaan komite yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK itu.

"Ini bentuk respons KPK terhadap aspirasi masyarakatnya tentang komposisi komite etik antara eksternal dan internal. Anggota Komite Etik tetap tujuh orang, empat dari luar, tiga dari dalam," ujar Ketua Komite Etik yang juga penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, di Jakarta, Senin (1/8/2011).

Sebelumnya, komposisi anggota Komite Etik mayoritas diisi dari kalangan internal KPK. Komposisi ini menuai kritik. Komite Etik dinilai tidak independen. Dengan mundurnya Busyro dan Haryono, unsur internal KPK dalam Komite Etik menjadi lebih sedikit.

Unsur internal KPK menjadi hanya tiga orang, yakni Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan unsur pimpinan, serta Abdullah dan Said Zainal Abidin sebagai unsur penasihat KPK.

Sementara itu, unsur eksternalnya menjadi empat orang, yakni mantan pimpinan KPK Sarajudin Rosul, Guru Besar Universitas Indonesia Marjono Rekso Diputro, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan praktisi hukum Universitas Indonesia, Nono Anwar Makarim.

Komite Etik KPK merupakan pengawas internal KPK yang dibentuk dari unsur pimpinan KPK, penasihat KPK, dan unsur eksternal. Komite tersebut dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika unsur pimpinan KPK, menindaklanjuti tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, terhadap sejumlah unsur pimpinan.

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan M Jasin, telah merekayasa kasusnya. Menanggapi pembentukan Komite Etik itu, Jasin meminta agar semua unsur pimpinan KPK diperiksa. Menurut Jasin, ini karena Busyro juga pernah disebut bertemu dengan Nazaruddin.

Saat disinggung apakah mundurnya Busyro dan Haryono menandakan bahwa keduanya akan turut diperiksa, Abdullah menjawab, "Air mengalir saja. Eksternal-internal, kalau disebutkan dalam pemeriksaan itu, akan diproses."

Dia menambahkan, Komite Etik akan mulai bekerja pada Kamis (4/8/2011). "Kamis, rapat pertama Komite Etik dengan agenda khusus identifikasi masalah, inventarisasi masalah dan menyusun time table. Jadwal pemeriksaan, apakah sekali sepekan, dua kali sepekan, atau maraton, akan disesuaikan," ungkap Abdullah.